JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tanpa kompromi dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi disuspend sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran demi memastikan standar terbaik bagi anak-anak Indonesia.
Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankan program, tetapi aktif memperbaiki dan menyempurnakannya secara berkelanjutan. Dalam keterangannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Prabowo menegaskan bahwa keputusan suspend bukanlah penghentian program, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kualitas.
“Iya, saya langsung cek. Panggil Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis dan pengamat ekomomi di kediamannya di Hambalang, Boor, Jawa Barat, Selasa 17 Maret 2026.
Pemerintah bergerak cepat dengan mengirim tim khusus untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai dapur SPPG di seluruh Indonesia. “Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya seperti dilansir dari Antara.
Hingga saat ini, tercatat 1.030 dapur telah ditangguhkan operasionalnya. Pemerintah kini menerapkan sistem baru berupa sertifikasi ketat sebagai syarat wajib untuk kembali beroperasi.
Standar serfifikasi yang akan diuji juga tidak main-main. Mulai dari kualitas air, proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, dan kelayakan peralatan (termasuk ompreng)
Prabowo menegaskan, hanya dapur yang lolos standar yang boleh kembali beroperasi.”Yang sudah di-suspend, 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, dimasak seperti apa, kemudian omprengnya. Kalau nggak beres, ditutup,” tegas Prabowo.
Dalam langkah yang jarang dilakukan sebelumnya, Prabowo juga membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program.
Mulai dari kepala sekolah, orang tua siswa, hingga masyarakat umum diperbolehkan untuk mengecek langsung dan menyampaikan keluhan jika ada ketidaksesuaian. “Siapa pun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain. Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” kata Prabowo.
Baca Juga :
Ketegasan Prabowo Subianto menjadi sinyal kuat bahwa program prioritas nasional tidak boleh setengah-setengah. Dalam konteks MBG, kualitas pangan anak-anak menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar. Dengan evaluasi ketat dan sistem sertifikasi, pemerintah sedang membangun fondasi penting, program yang tidak hanya besar, tetapi juga terpercaya dan berstandar tinggi.
