JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya menjadi persoalan ekonomi dan pasar keuangan. Di sektor kesehatan, tekanan kurs kini mulai memunculkan kekhawatiran baru terhadap kenaikan harga obat yang berpotensi membebani jutaan pasien Indonesia, terutama penderita penyakit kronis yang bergantung pada konsumsi obat rutin.
Situasi ini memunculkan alarm serius mengenai ketahanan kesehatan nasional, mengingat industri farmasi Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mengakui pelemahan rupiah yang hari ini, Kamis (4/6/2026) mencapai Rp 18.000 untuk 1 dollar AS, berpotensi mendorong kenaikan harga obat di dalam negeri. Menurutnya, industri farmasi menghadapi tekanan biaya produksi akibat tingginya ketergantungan pada bahan baku impor.
“Tentu industri farmasi kita supaya bisa survive akan menaikkan (harga). Tapi kita dari pemerintah berharap kenaikannya jangan terlalu tinggi,” ujar Taruna saat ditemui media di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Taruna menegaskan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk memberikan fleksibilitas sumber bahan baku dan penyesuaian kemasan agar lonjakan harga dapat ditekan. Namun ia tidak menampik bahwa tekanan global masih menjadi faktor yang sulit dihindari.
“Kita tidak bisa bohong, harga dollar naik, perang masih jalan, bahan baku berkurang, harga naik sedikit. Kita berharap jangan terlalu ekstrem naiknya,” katanya. ([detikHealth][2])
Di saat ancaman kenaikan harga mulai membayangi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru mengungkap fakta lain yang lebih mengkhawatirkan. Menurutnya, sejumlah obat di Indonesia sejak lama sudah dijual jauh lebih mahal dibandingkan harga pasar internasional.
“Saya masih melihat ini anomali di Indonesia. Harga obat di Indonesia itu masih catatan saya, 2 sampai 6 kali harga obat di dunia,” kata Budi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh pelemahan rupiah, tetapi juga oleh struktur harga obat yang dinilai belum efisien. Jika kedua faktor tersebut bertemu dalam waktu bersamaan, beban masyarakat berpotensi semakin berat.
Baca Juga :
Kelompok yang paling rentan terdampak adalah pasien penyakit kronis yang membutuhkan terapi jangka panjang. Mereka tidak memiliki pilihan selain terus membeli obat demi mempertahankan kualitas hidup dan keselamatan diri.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat menjadi korban utama dari gejolak ekonomi global dan pelemahan nilai tukar.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” ujar Netty.
Menurut Netty, ancaman kenaikan harga obat sekaligus menunjukkan bahwa ketahanan farmasi nasional masih menghadapi tantangan besar akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Atas dasar itulah, upaya memperkuat industri bahan baku farmasi dalam negeri, menekan anomali harga obat, serta menjaga stabilitas nilai tukar menjadi agenda penting agar akses kesehatan masyarakat tetap terlindungi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
