INVERSI.ID – Fenomena memprihatinkan terjadi di dunia pendidikan swasta Kota Bandung. Sekolah swasta kekurangan siswa pada tahun ajaran 2025/2026 membuat para guru sertifikasi terancam kehilangan jam kerja minimal yang disyaratkan. Di SMA Pendidikan Membangun Bangsa (PMB) Jalan Arcamanik, Kota Bandung, hingga Sabtu (5/7), baru terdaftar 12 calon siswa baru jauh di bawah target sekolah.
Kondisi ini memukul perencanaan sekolah yang selama ini selalu bisa membuka dua rombongan belajar (rombel) baru setiap tahun. Kepala SMA PMB, Nurlaela, menyebut kekurangan siswa baru tidak hanya berdampak pada sekolah, tetapi juga pada kesejahteraan guru bersertifikasi.
“Kami baru menerima 12 murid baru, dan pasti akan kesulitan bagi guru yang sertifikasi untuk memenuhi target kinerjanya,” ujar Nurlaela.
Ia menilai, salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah kebijakan rombel sekolah negeri yang kini meningkat dari 36 menjadi 50 siswa per kelas. Kebijakan itu dinilai mendorong orang tua untuk lebih memilih sekolah negeri dan mempersempit peluang sekolah swasta mendapat murid baru.
Guru Sertifikasi Terancam Kehilangan Jam Kerja
Menurut Nurlaela, di SMA PMB terdapat enam guru bersertifikasi yang kini berada di ujung tanduk. Sesuai peraturan, guru sertifikasi wajib mengajar minimal 24 jam per minggu. Namun, dengan jumlah siswa baru yang sedikit, sekolah tidak mungkin menyediakan cukup jam pelajaran untuk semua guru.
“Tugas sebagai wali kelas, pembina ekstrakurikuler, pembina OSIS, hingga lainnya bobotnya hanya dua jam. Tidak mungkin semua tugas itu hanya diberikan kepada satu guru,” jelas Nurlaela.
Para guru akhirnya terpaksa mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain untuk memenuhi syarat sertifikasi.
Namun, itu pun bukan solusi mudah. Kondisi sekolah swasta lain di Bandung juga mengalami masalah serupa: kekurangan murid baru.
“Sekolah swasta lain pun kondisinya sama-sama kekurangan murid baru, sehingga tidak mudah mencari jam mengajar tambahan,” katanya.
Baca Juga :
Kebijakan Rombel Sekolah Negeri Dinilai Sebagai Pemicu
Nurlaela menyebut bahwa salah satu penyebab utama merosotnya pendaftar sekolah swasta tahun ini adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menambah jumlah siswa per rombel di sekolah negeri. Tahun ini, kuota per kelas sekolah negeri dinaikkan dari 36 siswa menjadi 50 siswa.
“Tahun lalu, sekolah kami masih bisa membuka dua rombel dengan pendaftar puluhan siswa. Tapi sekarang hanya 12 orang yang mendaftar, padahal tahun ajaran baru sudah dekat,” ujarnya.
Nurlaela menyebut kebijakan ini seperti “memadamkan nasib guru sertifikasi di sekolah swasta”. Pasalnya, makin banyak orang tua memilih sekolah negeri karena kapasitasnya meningkat, sementara sekolah swasta kehilangan pendaftar.
Harapan Sekolah Swasta: Solusi yang Adil
Di tengah situasi sulit ini, pihak SMA PMB berharap pemerintah daerah maupun masyarakat bisa memberikan perhatian lebih pada kondisi sekolah swasta. Menurut Nurlaela, kualitas pendidikan sekolah swasta juga tidak kalah dengan sekolah negeri dan seharusnya tetap menjadi pertimbangan orang tua.
“Kondisi ini membuat kami cukup sedih. Kami berharap ada jalan keluar supaya para guru tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” tuturnya.
Ia berharap ada kebijakan pemerintah yang lebih adil dalam pembagian kuota sekolah negeri dan swasta, sehingga sekolah swasta tetap bisa bertahan.
Tantangan Sekolah Swasta di Tengah Krisis Murid
Fenomena sekolah swasta kekurangan siswa tidak hanya terjadi di Bandung, tetapi juga menjadi masalah nasional di berbagai daerah. Kebijakan afirmasi sekolah negeri, persepsi publik yang lebih condong ke sekolah negeri, dan biaya pendidikan yang lebih murah di sekolah negeri membuat sekolah swasta semakin tersisih.
Bagi guru sertifikasi terancam, tantangan ini bukan hanya soal jumlah jam kerja, tetapi juga soal motivasi dan keberlangsungan karier. Banyak guru swasta yang sudah lama mengabdi kini menghadapi risiko kehilangan tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi jam kerja minimal.
Pakar pendidikan menilai, perlu adanya kebijakan yang menyeimbangkan antara kebutuhan sekolah negeri dengan keberlangsungan sekolah swasta. Jika sekolah swasta mati satu per satu, maka pada akhirnya daya tampung pendidikan formal di Indonesia juga terancam tidak cukup.
Peran Orang Tua dalam Menentukan Masa Depan Sekolah Swasta
Selain menunggu kebijakan pemerintah, orang tua juga berperan penting dalam menentukan masa depan sekolah swasta. Dengan pertimbangan kualitas pengajaran, jumlah siswa yang lebih sedikit, dan perhatian guru yang lebih personal, sekolah swasta sebenarnya tetap memiliki nilai lebih yang bisa jadi pilihan terbaik untuk anak.
Nurlaela menegaskan bahwa sekolah swasta bukanlah pilihan kedua.
“Sekolah swasta kami punya program yang kompetitif, guru-guru yang berkompeten, dan perhatian lebih ke anak didik. Sayang kalau semua itu tidak dipertimbangkan,” ujarnya.
Masa Depan Pendidikan yang Lebih Inklusif
Kondisi yang dialami SMA PMB hanyalah contoh kecil dari problem besar yang dihadapi pendidikan Indonesia saat ini. Keberpihakan pada pendidikan yang inklusif, baik negeri maupun swasta, menjadi tantangan pemerintah ke depan.
Jika tidak ada langkah nyata, maka sekolah swasta akan terus merosot, guru kehilangan haknya, dan kualitas pendidikan bagi generasi mendatang pun ikut terancam. Pendidikan adalah hak semua pihak, bukan hanya monopoli sekolah negeri.
