PDIP lewat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyebut soal pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, dan mengungkit Dwi Tunggal Soekarno-Hatta.
Dalam hal ini, Hasto Kristiyanto juga mengatakan, pendamping Ganjar Pranowo akan ditetapkan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang nantinya akan berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres 2024.
“Ya, ini, kan, kita sudah berpengalaman hidup berbangsa dan bernegara, zaman Bung Karno (Soekarno) dahulu dengan Bung Hatta merupakan Dwi Tunggal yang tidak tergantikan, kemudian kita melihat bagaimana kesesuaian, chemistry, tadi saling melengkapi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 27 April 2023.
“Ini kan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ini adalah amanat konstitusi yang kita pegang dengan teguh, dengan penuh kedisiplinan,” lanjutnya.
Jika Sudah Capai Titik Final
Hasto Kristiyanto kembali menegaskan, keputusan mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo akan ditetapkan usai berbagai tahapan kerja sama politik dengan PDIP mencapai titik final.
Tentu saja, ini sekaligus menegaskan sikap PDI Perjuangan soal PPP yang mendorong kader internal partainya untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres.
Aspek Pertimbangan Pendamping Ganjar
Terdapat sejumlah aspek yang akan menjadi pertimbangan PDIP, kata Sekjen PDIP dalam menganalisis bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
Aspek-aspek itu adalah, aspek historis, aspek komitmen dalam membangun desain bagi masa depan Indonesia, kompetensi, hingga rekam jejak dari sosok tersebut cocok tidak dengan apa yang diinginkan bersama dalam menjalani sebuah pemerintahan di Indonesia.
“Kami lakukan analisis terhadap aspek-aspek historisnya, aspek komitmennya di dalam membangun desain bagi masa depan, kompetensinya, ‘track record’-nya, kami lakukan analisis semua dari nama-nama yang muncul itu,” ujar Hasto.
Baca Juga :
Soal nama calon cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Hasto mengakatan terdapat sejumlah nama. Mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
