INVERSI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen intervensi kesehatan untuk menekan angka stunting, melainkan telah bertransformasi menjadi katalisator ekonomi kerakyatan yang masif.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, secara tegas meminta pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan hasil pertanian lokal serta produk UMKM dalam seluruh rantai pasok program ini agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat tapak.
“Pemanfaatan hasil tani dan produk UMKM harus terus ditingkatkan secara konsisten. Kita ingin agar dana besar yang dialokasikan untuk Program MBG ini benar-benar memutar roda ekonomi desa dan daerah. Petani kita harus menjadi penyedia utama, dan UMKM harus menjadi mitra strategis dalam penyediaan bahan pangan,” ujar Saan Mustopa dalam keterangan resminya di Jakarta.
Sinergi dengan Realisasi Gizi Keluarga
Arahan dari pimpinan DPR ini selaras dengan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam perluasan cakupan penerima manfaat kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD).
Berdasarkan data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, hingga awal Juni 2026, realisasi penerima manfaat kelompok 3B baru mencapai 9,92 juta orang, atau sekitar 38,51 persen dari total sasaran 25,77 juta jiwa. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, mengakui bahwa cakupan terendah berada pada kelompok balita non-PAUD.
Dari target 21,11 juta balita, baru sekitar 6,8 juta yang terlayani. Integrasi hasil pertanian lokal ke dalam menu MBG di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diyakini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas nutrisi sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan segar dan bergizi bagi kelompok rentan tersebut.
Membangun Rantai Pasok Berkelanjutan
Saan Mustopa menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kemandirian rantai pasok. Jika seluruh kebutuhan bahan baku seperti sayuran, telur, daging, hingga susu dipasok oleh kelompok tani dan peternak lokal, maka inflasi pangan di tingkat daerah dapat dikendalikan.
Lebih jauh, hal ini akan meminimalisir ketergantungan pada rantai distribusi yang panjang, yang sering kali berdampak pada penurunan kualitas nutrisi bahan pangan.
Pemerintah saat ini telah mengoperasikan 29.848 unit SPPG di seluruh Indonesia. Dengan adanya dorongan dari legislatif untuk mengoptimalkan sektor UMKM, setiap SPPG diharapkan menjadi hub ekonomi yang menghubungkan produsen lokal dengan anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai penerima manfaat.
Baca Juga :
Melalui pola kemitraan ini, pemerintah tidak hanya mengupayakan Indonesia yang sehat dan bebas stunting, tetapi juga ekonomi yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.
