JAKARTA – Bisakah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi soko guru ekonomi Indonesia di masa depan? Pertanyaan itu mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi pusat ekonomi desa sekaligus ujung tombak penyaluran subsidi pemerintah kepada masyarakat.
Dalam puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7), Prabowo menjelaskan KDKMP dirancang sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa dengan obat generik berharga terjangkau, gudang logistik, hingga cold storage untuk menjaga kualitas hasil panen petani.
“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, model tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Dengan fasilitas yang lengkap, distribusi pangan dan kebutuhan pokok masyarakat juga diharapkan menjadi lebih efisien.
Prabowo juga menyoroti masih sulitnya akses pembiayaan bagi masyarakat desa. Kondisi itu, menurutnya, membuat banyak petani terpaksa bergantung pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan selama masa tanam.
“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” ujarnya.
Selain menjadi sumber pembiayaan murah, KDKMP juga diproyeksikan menjadi jalur utama distribusi barang bersubsidi. Presiden menegaskan subsidi harus diterima langsung oleh masyarakat yang berhak, bukan diperjualbelikan.
“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” tegasnya.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan koperasi memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, koperasi bukan hanya wadah usaha bersama, tetapi juga instrumen untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan membuka peluang ekonomi hingga ke desa.
Muhaimin menegaskan pemerintah akan memperkuat sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan koperasi berjalan seiring dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
Prabowo pun menegaskan penguatan koperasi tidak dimaksudkan untuk melemahkan pelaku usaha lain. Pemerintah justru ingin membangun ekosistem ekonomi yang saling menguatkan antara koperasi, UMKM, swasta, BUMN, dan BUMD.
Dengan jaringan KDKMP yang akan dibangun di seluruh desa dan kelurahan, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi benar-benar dimulai dari desa. Jika implementasinya berjalan efektif, KDKMP berpeluang menjadi fondasi baru ekonomi kerakyatan sekaligus sokoguru ekonomi Indonesia di masa depan.