Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan adanya perlambatan ringan pada pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 sebagai konsekuensi dari bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, ia memastikan bahwa dampaknya tidak signifikan dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di atas level 5,5 persen.
Sebelumnya, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal IV dapat mencapai 5,6 hingga 5,7 persen, seiring tekanan ekonomi yang dinilai sudah mulai mereda dan tren pemulihan yang menguat. Namun, bencana besar yang terjadi di tiga provinsi membuat Kementerian Keuangan harus menyesuaikan proyeksi tersebut.
“Kemungkinan selalu ada dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi. Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau kondisi ekonomi dan sektor keuangan secara ketat. Ia juga menyatakan kesiapan untuk melakukan langkah stimulus apabila diperlukan guna menjaga stabilitas. Salah satu bentuk intervensi yang disiapkan adalah injeksi dana ke sektor perbankan untuk memastikan likuiditas tetap terjaga.
“Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” katanya. Kebijakan tersebut pernah diterapkan dalam kondisi tertentu sebelumnya dan terbukti efektif dalam menopang perputaran ekonomi.
Selain menjaga stabilitas sektor finansial, pemerintah juga menyiapkan anggaran tambahan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila dana yang tersedia tidak cukup untuk menangani situasi darurat. Menurut Purbaya, BNPB saat ini masih memiliki dana siap pakai (DSP) yang dapat digunakan untuk operasional tanggap darurat.
“Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih dana yang siap untuk dipakai,” ujarnya dalam kesempatan sebelumnya.
Tetapi melihat skala bencana yang meluas hingga mencakup tiga provinsi, Purbaya tidak menutup kemungkinan perlunya penambahan anggaran untuk operasi darurat maupun rehabilitasi pascabencana. Ia menyebut mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dapat diaktifkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa kapasitas fiskal negara cukup kuat untuk menanggung biaya penanganan bencana, termasuk dukungan untuk pemulihan infrastruktur, bantuan sosial, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, pos darurat bencana dalam APBN telah disiapkan secara memadai sebagai bagian dari manajemen risiko fiskal. Oleh karena itu, ia meminta BNPB untuk tidak ragu mengajukan penambahan anggaran apabila dana operasional mulai menipis.
“Jika BNPB membutuhkan, kami langsung proses pencairan dana ABT sesuai mekanisme,” tambahnya.
Lebih jauh, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara pengendalian fiskal dan kebutuhan mendesak penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa belanja negara harus tetap adaptif dalam menghadapi situasi luar biasa seperti bencana besar, tanpa mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang. Menurutnya, kecepatan intervensi pemerintah menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak ekonomi di daerah terdampak serta mencegah penurunan aktivitas ekonomi nasional secara lebih luas.
Di sisi lain, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk melakukan asesmen kerusakan serta menentukan prioritas pemulihan ekonomi. Langkah-langkah ini mencakup perbaikan infrastruktur transportasi, pemulihan pusat ekonomi lokal, serta dukungan terhadap masyarakat melalui bantuan sosial dan program perlindungan.
Dengan pendekatan fiskal yang fleksibel dan responsif, pemerintah berharap perlambatan ekonomi nasional akibat bencana di Sumatera dapat diminimalkan. Purbaya menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi tetap terjaga, sementara pemulihan di daerah terdampak menjadi prioritas utama untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali pulih.
Melalui kombinasi mitigasi fiskal, dukungan anggaran darurat, dan stimulus sektor keuangan, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 tetap solid.
“Saya pikir angka pertumbuhan masih akan di atas 5,5 persen,” tuturnya, menegaskan optimisme bahwa ekonomi Indonesia tetap mampu bertahan di tengah tantangan bencana alam berskala besar.
Baca Juga : https://inversi.id/menkeu-purbaya-tegaskan-penjual-thrifting-ilegal-akan-ditindak/