Butuh Dukungan Pemangku Kepentingan
Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menyebutkan bahwa butuh dukungan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan agar dapat segera menyelesaikan target Proyek Strategis Nasional.
Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa ada beberapa PSN yang dilaporkan secara khusus. Pertama, PSN Jalan Tol Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Antosari–Mengwi yang membutuhkan dukungan pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena ada perubahan skema dari unsolicited menjadi solicited. Oleh karena itu, PSN dimaksud memerlukan arahan untuk proses pengalokasian anggaran pengadaan tanah melalui LMAN sekitar Rp3,9 triliun.
Kemudian, ada PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak yang membutuhkan percepatan pada proses pelepasan kawasan hutan dan kompensasi hak ulayat di area seluas 500 Ha. Selanjutnya, terdapat PSN Kawasan Industri Terpadu Batang yang membutuhkan arahan terkait pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi anchor tenant yang akan beroperasi di Oktober 2024.
Terkait PSN baru, dalam rapat tersebut dilaporkan ada 14 usulan PSN baru periode November 2023 – Februari 2024, dengan mempertimbangkan faktor kesiapan proyek, pembiayaan dari swasta (tanpa dukungan APBN), mendukung pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendapat dukungan Kementerian sektor.
Selain usulan PSN Baru, terdapat pula 2 usulan penyesuaian nomenklatur dan penambahan lingkup program pada daftar PSN. “Dan ada PSN penyesuaian nomenklatur, perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri,” pungkas Menko Airlangga.
