JAKARTA — Praktik penyalahgunaan BBM subsidi kembali memicu kemarahan publik. Di saat nelayan, petani, sopir angkot, hingga pengemudi ojek harus antre demi mendapatkan solar atau Pertalite, justru kendaraan mewah dan mafia BBM diduga masih leluasa menguras jatah subsidi rakyat dengan berbagai modus curang.
Fenomena ini kembali menjadi sorotan setelah DPR mengungkap masih maraknya praktik penggunaan barcode ganda hingga modus “kencing solar” yang membuat distribusi BBM subsidi bocor ke pasar ilegal.
Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan praktik mafia BBM subsidi masih sangat mengkhawatirkan. Ia menyebut kendaraan mewah bahkan masih ditemukan mengisi solar subsidi di SPBU.
“Masih banyak kendaraan-kendaraan mewah yang menggunakan solar subsidi. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (14/5). Selain itu, ia juga menyoroti praktik barcode ganda dan modus penimbunan BBM yang dikenal dengan istilah “kencing solar”.
Menurut Bambang, kondisi tersebut membuktikan distribusi subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi kelompok rentan dan sektor produktif kecil yang sangat bergantung pada harga energi murah untuk bertahan hidup.
Kelompok yang paling wajib dilindungi antara lain petani, nelayan, pedagang pasar, sopir angkot, hingga pengemudi ojek yang setiap hari menggantungkan penghasilan pada mobilitas berbahan bakar subsidi.
Karena itu, wacana pengaturan pembelian BBM subsidi dalam batas wajar dinilai semakin mendesak. Kebijakan tersebut dipandang bukan sebagai pembatasan yang menyulitkan masyarakat, melainkan benteng pengamanan agar stok subsidi tidak diborong spekulan lalu dijual kembali dengan harga lebih mahal ke sektor industri.
Kasus nyata praktik mafia BBM juga baru saja dibongkar aparat di Bandar Lampung. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap sindikat penyalahgunaan solar subsidi yang menggunakan banyak barcode berbeda untuk membeli BBM secara berulang di sejumlah SPBU.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari menjelaskan pelaku memanfaatkan barcode berbeda untuk mengakali sistem pembelian subsidi. “Pelaku menggunakan beberapa barcode untuk melakukan pengisian berulang kali,” ujarnya
Baca Juga :
Solar subsidi yang berhasil dikumpulkan kemudian dijual kembali demi meraup keuntungan pribadi. Praktik semacam ini dinilai sangat merugikan negara sekaligus merampas hak masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan subsidi.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menegaskan pengaturan pembelian BBM subsidi diperlukan agar distribusi lebih tepat sasaran dan kuota subsidi tidak cepat habis akibat penyalahgunaan.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan pengaturan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran energi bersubsidi agar sesuai peruntukan. “Tujuannya agar subsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Di tengah maraknya mafia solar dan penyalahgunaan barcode, publik kini menunggu langkah tegas pemerintah memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Sebab jika celah terus dibiarkan terbuka, maka yang paling dirugikan tetap rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari setiap liter subsidi negara.
