INVERSI – Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah taktis dengan menggandeng Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, serta dihadiri oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono di Jakarta, Selasa (24/06/2026), membuahkan arah kebijakan baru bagi tata kelola program ini.
Pertemuan tersebut difokuskan pada sinkronisasi antara target kesehatan nasional dengan penguatan struktur ekonomi domestik. Dewan Ekonomi Nasional secara khusus memberikan kajian strategis dan rekomendasi teknis untuk memastikan program ini berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Optimasi 800 Titik SPPG
Hasil kajian yang dipaparkan dalam rapat tersebut didasarkan pada pemantauan operasional 800 titik SPPG yang telah beroperasi. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa standardisasi operasional pada ribuan unit SPPG lainnya di masa depan adalah prasyarat utama agar potensi ekonomi senilai Rp 120 triliun dapat terdistribusi secara merata di seluruh provinsi.
Rekomendasi dari DEN mencakup penguatan kolaborasi dengan koperasi daerah dan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penyedia bahan baku utama. Dengan cara ini, hasil panen petani lokal dan produk peternak setempat akan memiliki kepastian pasar yang terjamin oleh negara. Hal ini diharapkan mampu menekan angka inflasi pangan daerah karena rantai distribusi yang semakin pendek.
Transformasi SDM dan Administrasi
Terkait penyerapan 1,2 juta tenaga kerja, Dewan Ekonomi Nasional mendorong BGN untuk segera melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi para pekerja di dapur-dapur gizi. Sertifikasi ini dianggap penting agar setiap tenaga kerja memiliki kualifikasi yang standar, sehingga kualitas nutrisi yang dihasilkan seragam di seluruh wilayah Indonesia.
“Pemerintah tidak ingin program ini hanya berjalan, tetapi harus memberikan nilai tambah. Kami merekomendasikan penguatan pada aspek manajemen logistik dan digitalisasi pelaporan keuangan di setiap SPPG agar setiap porsi yang disajikan dapat terlacak kualitas dan biaya produksinya,” tegas pihak DEN.
Menanggapi rekomendasi tersebut, jajaran pimpinan BGN menyatakan kesiapannya untuk mengintegrasikan masukan tersebut ke dalam peta jalan (roadmap) operasional. Sinergi ini diharapkan mampu menghapus segala hambatan birokrasi dalam penyaluran logistik pangan.
Dengan kolaborasi yang solid antara BGN dan DEN, Indonesia tidak hanya sedang berinvestasi pada kecerdasan anak-anaknya, tetapi juga sedang membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Baca Juga :
Diharapkan dengan pelaksanaan program yang efisien dan dukungan kebijakan yang tepat, MBG akan menjadi kebanggaan nasional yang membuktikan bahwa pemerintah mampu mengelola dana publik untuk kemaslahatan masyarakat secara nyata dan berdampak luas bagi masa depan bangsa.
