Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi anak-anak untuk datang ke sekolah selama masa libur semester hanya untuk mengambil Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menanggapi sejumlah isu yang menyebutkan bahwa anak-anak dipaksa datang ke sekolah saat liburan untuk mengambil bantuan MBG.
Menurut Nanik, BGN memahami bahwa saat ini seluruh peserta didik tengah memasuki masa libur semester dan sudah seharusnya menikmati waktu bersama keluarga. Karena itu, program distribusi MBG di masa libur disesuaikan agar tidak membebani siswa maupun pihak sekolah.
“Anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Jika ingin mengambil MBG, orang tua atau keluarga anak boleh mengambilnya. Tidak harus anaknya yang datang. Jadi mohon jangan diplintir,” tegas Nanik dalam keterangan pers, Selasa (23/12/2025).
Mekanisme Fleksibel, Tidak Ada Unsur Pemaksaan
Untuk memastikan program tetap berjalan tanpa mengganggu waktu liburan, BGN melalui Sistem Pangan Peserta Program Gizi (SPPG) memberikan kebebasan kepada sekolah penerima manfaat. Sekolah diperbolehkan mengajukan permintaan bila tetap ingin mendistribusikan MBG selama libur. Jika sekolah bersedia, distribusi akan dilakukan dalam bentuk makanan kering agar lebih mudah disimpan dan dibagikan.
Namun, jika sekolah memilih tidak melanjutkan pembagian selama libur atau orang tua tidak berminat mengambilnya, BGN menegaskan hal itu bukan masalah. Tidak ada konsekuensi apa pun bagi sekolah maupun peserta program. “Kalau sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka tidak apa-apa. Tidak ada paksaan. Tidak ada kebijakan yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG,” jelasnya.
Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa pemerintah mewajibkan siswa mendatangi sekolah selama libur semester hanya demi mengambil paket makanan. BGN menekankan bahwa program ini dirancang untuk membantu, bukan membebani.
Bantah Tudingan Pemborosan Anggaran
Selain menjawab isu pemaksaan, Nanik juga menanggapi tudingan yang menyebutkan bahwa distribusi MBG saat liburan justru menghamburkan anggaran negara. Menurutnya, justru sebaliknya, BGN berhasil melakukan efisiensi yang signifikan dibandingkan rencana awal.
Ia menjelaskan, anggaran Program MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun dengan target awal sekitar 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan kelompok 3B (berpendapatan rendah, berisiko, dan berkebutuhan khusus). Namun, melalui optimalisasi program dan dukungan banyak pihak, program tersebut justru dapat menjangkau hingga 50 juta anak dan kelompok 3B di seluruh Indonesia.
Baca Juga :
“Bayangkan, dari target 6 juta penerima manfaat, kami bisa menjangkau 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B. Itu bentuk efisiensi sekaligus bukti bahwa program ini berjalan efektif,” ungkapnya.
Efisiensi ini terjadi karena semakin banyak yayasan, lembaga sosial, dan mitra swasta yang bersedia mendirikan Dapur Mandiri MBG di berbagai wilayah. Keberadaan dapur ini membantu mempercepat penyediaan makanan sekaligus mengurangi beban biaya operasional pemerintah.
“Dengan adanya Dapur Mandiri, biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih fokus pada komponen utama seperti penyediaan MBG sebesar Rp15.000 per porsi, gaji pegawai BGN, SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang kini hampir 100.000 orang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Terhadap Gizi Anak Bangsa
Nanik menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Program MBG disebut bukan sekadar agenda bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif.
BGN memastikan bahwa pengelolaan program dilakukan secara transparan dengan melibatkan pengawasan berlapis, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Pihaknya memastikan program akan terus disempurnakan seiring evaluasi yang dilakukan rutin.
Di tengah berbagai dinamika kebijakan dan opini publik yang berkembang, Nanik mengajak semua pihak untuk melihat program MBG secara objektif. Ia berharap masyarakat memahami bahwa inti dari program ini adalah memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi yang memadai, termasuk saat masa libur sekolah.
“Pemerintah terus bekerja keras sesuai amanah Presiden untuk meningkatkan gizi anak Indonesia. Ini bukan sekadar program bantuan, tapi bentuk tanggung jawab negara terhadap masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Dengan penjelasan ini, BGN berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait distribusi MBG selama libur semester. Program diharapkan tetap berjalan dengan dukungan semua pihak, terutama orang tua, sekolah, dan mitra pelaksana, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
