Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu langkah tegas yang diambil adalah penghentian sementara operasional salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat adanya laporan penyalahgunaan kendaraan operasional program.
Kepala BGN Regional NTB, Eko Prasetyo, menyampaikan bahwa langkah penghentian sementara tersebut merupakan bentuk ketegasan lembaga dalam menegakkan aturan serta memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami menerima laporan terkait penyalahgunaan mobil operasional MBG, dan untuk itu kami langsung mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang terlibat. Hal ini penting sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga integritas program,” ujarnya di Mataram, Selasa (31/3/2026).
Eko menegaskan bahwa kendaraan operasional MBG memiliki fungsi khusus, yaitu untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat serta mengambil kembali wadah makanan (ompreng). Oleh karena itu, penggunaan kendaraan tersebut di luar kepentingan program tidak diperkenankan dalam kondisi apa pun.
Ia menjelaskan bahwa kendaraan operasional yang berlogo BGN disediakan secara khusus untuk mendukung kelancaran distribusi makanan kepada masyarakat. Penggunaan kendaraan untuk keperluan lain, seperti pembelian bahan baku, penjemputan tamu, maupun kegiatan pribadi seperti berwisata, merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.
“Bahkan untuk membeli bahan baku saja tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan operasional MBG, apalagi untuk kepentingan pribadi seperti tamasya atau berwisata. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pengelola SPPG,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, BGN Regional NTB telah menginstruksikan seluruh kepala SPPG untuk meningkatkan pengawasan internal, termasuk dengan mengamankan kunci kendaraan operasional agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain kasus yang telah teridentifikasi, BGN juga menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penggunaan mobil MBG untuk menjemput tamu di bandara hingga kegiatan berwisata. Namun, hingga saat ini laporan tersebut masih dalam tahap penelusuran karena belum dilengkapi dengan data yang memadai, seperti identitas kendaraan atau nomor polisi yang terlihat jelas.
Baca Juga :
Menanggapi hal tersebut, Eko menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap seluruh kendaraan operasional MBG yang digunakan di setiap SPPG. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penggunaan kendaraan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
“Kami akan melakukan pendataan dan evaluasi terhadap penggunaan kendaraan operasional di seluruh SPPG. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas yang diberikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” jelasnya.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, BGN juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta memantau pelaksanaan program MBG. Masyarakat dapat melaporkan berbagai bentuk ketidaksesuaian, termasuk penyalahgunaan fasilitas, melalui kanal pengaduan yang telah disediakan.
BGN Regional NTB membuka akses pelaporan melalui layanan WhatsApp dan media sosial, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan laporan secara langsung. Partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program ini. Jika menemukan adanya ketidaksesuaian, dapat segera dilaporkan melalui kanal resmi yang telah kami sediakan,” tambah Eko.
Di sisi lain, pelaksanaan program MBG di NTB menunjukkan capaian yang sangat positif. Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi NTB, Fathul Gani, menyampaikan bahwa jumlah SPPG yang telah dibangun di wilayah tersebut dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat.
Saat ini, terdapat sebanyak 732 SPPG yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Dengan kapasitas rata-rata 3.000 penerima manfaat per SPPG, jumlah tersebut dinilai mampu menjangkau hingga sekitar 2,1 juta orang.
Jumlah tersebut bahkan telah melampaui target sasaran penerima manfaat program MBG di NTB yang mencapai sekitar 1,9 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur pelayanan program MBG di wilayah tersebut telah berkembang dengan baik dan siap melayani masyarakat secara optimal.
Berdasarkan data Satgas MBG Provinsi NTB per 1 Februari 2026, program ini telah menjangkau hampir 1,9 juta penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat. Di sektor pendidikan dasar, siswa sekolah dasar (SD) menjadi kelompok terbesar penerima manfaat, diikuti oleh siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).
Selain itu, program MBG juga menyasar kelompok rentan lainnya, seperti balita, anak usia pendidikan anak usia dini (PAUD), ibu hamil, serta ibu menyusui. Tidak hanya itu, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta kader posyandu juga turut menjadi bagian dari penerima manfaat program ini.
Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas jangkauan program MBG sekaligus memastikan pemenuhan gizi masyarakat secara merata. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta sistem pengawasan yang terus diperkuat, program ini diharapkan dapat berjalan semakin optimal ke depannya.
Langkah tegas yang diambil oleh BGN dalam menindak penyalahgunaan fasilitas menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan integritas program MBG. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
Ke depan, BGN akan terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem pengawasan guna memastikan seluruh aspek pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan program yang transparan dan berkelanjutan.
Dengan pengawasan yang ketat, partisipasi aktif masyarakat, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat terus memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
