INVERSI.ID – Di tengah kondisi global yang masih terus berubah dan penuh ketidakpastian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menegaskan arah kebijakan moneter nasional untuk 2026. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, ia menjelaskan bagaimana BI tetap fokus pada dua misi besar: menjaga stabilitas dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Perry, arah kebijakan BI tetap berada pada pro-stability and pro-growth, atau dengan kata lain, menyeimbangkan keamanan ekonomi dan kesempatan untuk bertumbuh.
Dalam pidatonya, Perry menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara BI, pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Kami di Bank Indonesia terus bersinergi erat dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak mendukung transformasi ekonomi nasional Asta Cita, menjaga stabilitas dari gejolak global, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan,” ujarnya.
Buat anak muda yang mungkin lebih familiar dengan dinamika harga kebutuhan sehari-hari, biaya cicilan, atau peluang kerja, arahan kebijakan seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan mereka. Ketika inflasi terkendali, harga kebutuhan pokok cenderung stabil. Konsumen tenang, pelaku usaha lebih percaya diri, dan ruang gerak ekonomi makin terbuka. Itulah mengapa Perry menekankan bahwa seiring inflasi yang makin stabil, BI akan membuka peluang untuk menurunkan suku bunga acuannya.
Ia mengatakan bahwa bank sentral akan mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan. Kalau penurunan suku bunga benar-benar terjadi, efeknya bisa terasa langsung, terutama di sektor-sektor yang berkaitan dengan pembiayaan. Bagi anak muda yang sedang mencicil motor, gadget, KPR, atau mengembangkan usaha, kebijakan ini punya dampak nyata pada kemampuan mereka mengelola keuangan.
Stabilitas Rupiah, Likuiditas Longgar, dan Dorongan untuk Pasar Uang
Selain soal suku bunga, Perry juga menyoroti pentingnya menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Fluktuasi kurs sering terjadi karena dinamika global, seperti kebijakan moneter negara besar, kondisi geopolitik, dan arus modal asing. Untuk menghadapi situasi itu, BI melakukan berbagai intervensi yang sifatnya terukur dan strategis.
BI melakukan intervensi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, intervensi spot di Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi ini bertujuan menahan gejolak dari luar agar nilai tukar rupiah tidak gonjang-ganjing.
Selain menjaga kestabilan nilai tukar, BI juga menyiapkan langkah ekspansi likuiditas moneter yang pro-market. Tujuannya simple: membuat pelonggaran suku bunga berjalan lebih efektif dan memperdalam pasar uang. Dengan likuiditas yang lebih longgar, perbankan bisa menyalurkan kredit lebih agresif dan mendorong kegiatan ekonomi lebih luas.
Perry juga menyinggung soal cadangan devisa, yang menurutnya akan tetap dijaga kecukupannya. Selain itu, instrumen penempatan valas DHE SDA diperluas sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi ekonomi nasional dari sisi cadangan luar negeri.
Baca Juga :
Dalam urusan kebijakan makroprudensial, Perry mengatakan BI akan melanjutkan kebijakan yang pro-growth, terutama pada 2026. Kebijakan makroprudensial longgar bakal diperkuat untuk mendorong perbankan agar lebih aktif menyalurkan kredit, terutama ke sektor prioritas. Insentif juga diberikan bagi bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga. Langkah ini bisa memacu sektor-sektor potensial untuk tumbuh lebih cepat, termasuk industri kreatif, UMKM, hingga teknologi.
Koordinasi dengan KSSK juga digencarkan untuk mengatasi special rate di perbankan dan mendorong permintaan kredit. Selain itu, penguatan surveillance sistemik dilakukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama agar perbankan tetap sehat meski dunia luar lagi banyak gejolak.
Soal sistem pembayaran, Perry menjelaskan bahwa digitalisasi terus dikebut, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Transformasi ke arah cashless society ini sudah terasa di kehidupan sehari-hari anak muda lewat pembayaran QRIS, e-wallet, dan digital banking.
Kemudian dari sisi pasar uang dan pasar valas, pendalaman kedua pasar ini juga didorong lebih cepat sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030. Perry menyebut target besarnya sangat ambisius.
“Sasaran transaksi pasar uang naik ke Rp81 triliun per hari pada 2030. Sasaran transaksi pasar valas naik ke 18 miliar dolar AS per hari pada tahun 2030,” ujarnya.
Target besar seperti ini menunjukkan bagaimana BI ingin membuat pasar keuangan Indonesia makin likuid, kuat, dan kompetitif di tingkat global.
Transformasi Keuangan Digital, UMKM, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia
Dalam penjelasannya, Perry juga menyinggung aspek digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan UMKM, dan penguatan ekonomi keuangan syariah. Semua ini diletakkan dalam kerangka kebijakan yang pro-growth. Untuk anak muda yang bergelut dalam dunia digital, e-commerce, usaha rumahan, atau pekerjaan kreatif, kebijakan ini membuka banyak peluang.
Transformasi sistem pembayaran digital membawa banyak keuntungan. Selain membuat transaksi lebih cepat dan aman, digitalisasi mempermudah pelaku usaha kecil untuk masuk ke ekosistem ekonomi formal. Sistem pembayaran yang modern dan terintegrasi akan membuat arus transaksi lebih transparan, sehingga membantu pemerintah mengelola ekonomi dengan lebih akurat.
Blueprint BSPI 2030 memang didesain untuk membawa Indonesia menuju ekosistem keuangan yang efisien, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, anak muda merasakan dampaknya lewat fitur pembayaran tanpa uang fisik, kemudahan transfer antarbank, hingga layanan perbankan yang bisa dilakukan hanya dari smartphone.
Selain itu, pendalaman pasar uang dan pasar valas juga berpengaruh pada ekosistem keuangan secara luas. Semakin dalam pasar uang, semakin mudah bagi pemerintah dan swasta mendapatkan pembiayaan jangka pendek. Pasar valas yang kuat dan likuid pun memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk bertransaksi internasional tanpa risiko gejolak yang ekstrem.
Pengembangan UMKM dan ekonomi syariah juga tidak kalah penting. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan sebagian besar pelakunya adalah generasi muda. Kebijakan makroprudensial longgar yang mendorong kredit ke sektor prioritas membuat peluang pembiayaan bagi UMKM jadi lebih mudah diakses. Sementara ekonomi syariah, yang terus berkembang, menjadi peluang baru bagi anak muda yang ingin menjelajah sektor keuangan yang inklusif dan global.
Perry menekankan bahwa arah kebijakan BI akan terus diarahkan untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara stabilitas dan pertumbuhan. Tantangan global masih besar, tapi dengan strategi yang terukur dan sinergi kuat antar-lembaga, Indonesia punya peluang besar untuk memperkuat fondasi ekonominya dalam jangka panjang.
Dengan kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, digitalisasi pembayaran, pendalaman pasar uang, dan dorongan terhadap UMKM serta ekonomi syariah, BI ingin memastikan bahwa ekonomi nasional tetap tangguh menghadapi gejolak apa pun. Bagi anak muda, kebijakan-kebijakan ini mungkin terdengar teknis, tapi dampaknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari: harga stabil, peluang usaha terbuka, kredit makin terjangkau, transaksi makin mudah, dan lapangan kerja bisa berkembang lebih cepat.
