Inversi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempertegas komitmennya sebagai agen pembangunan nasional melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program strategis pemerintah.
Hingga pengujung tahun 2025, bank pelat merah ini tercatat telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,5 triliun untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan bagian dari upaya korporasi dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia unggul melalui intervensi nutrisi yang terintegrasi dengan layanan perbankan modern.
Direktur Utama BNI, Purnama Wahyu Setiawan, memaparkan pencapaian tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (26/01/2026).
Beliau menegaskan bahwa dukungan BNI tidak hanya terbatas pada kucuran kredit semata, melainkan juga mencakup digitalisasi ekosistem pembayaran guna menjamin transparansi dan efisiensi di tingkat operasional lapangan.
Penguatan Ekosistem Dapur Satuan Pelayanan (SPPG)
Penyaluran dana sebesar Rp1,5 triliun tersebut telah dimanfaatkan oleh 577 debitor yang berperan penting dalam rantai pasok program MBG. Para debitor ini mencakup penyedia bahan pangan, pengelola dapur, hingga vendor logistik yang menjadi tulang punggung penyediaan makanan bagi masyarakat.
Selain dukungan finansial, BNI melakukan terobosan melalui digitalisasi sistem pembayaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data yang dipaparkan, saat ini terdapat 6.560 dapur SPPG yang telah terdaftar dan terintegrasi dengan ekosistem digital BNI.
“Sebanyak 34 persen dari total 19.188 dapur yang ada di seluruh Indonesia telah terhubung dengan sistem transaksi digital kami, yaitu melalui layanan crystal account dan BNI Direct. Integrasi ini memungkinkan pengelolaan arus kas secara lebih akuntabel, memudahkan rekonsiliasi data, dan meminimalkan risiko kebocoran anggaran di lapangan,” ujar Purnama di hadapan anggota legislatif.
Mandat Eksklusif pada Program Sekolah Rakyat
Transformasi digital yang diusung BNI juga merambah ke sektor pendidikan melalui dukungan pada Program Sekolah Rakyat. BNI mencatatkan diri sebagai satu-satunya institusi perbankan yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola layanan perbankan digital di 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah.
Kontribusi BNI dalam ekosistem pendidikan ini dilakukan secara komprehensif. Perusahaan menyediakan fasilitas Agen46 Mini Bank untuk mengedukasi literasi keuangan sejak dini, mengelola sistem bank sampah sekolah, hingga memfasilitasi pembukaan rekening bagi para siswa.
Baca Juga :
Untuk mendukung modernisasi administrasi, BNI juga meluncurkan kartu siswa berbasis teknologi reader yang berfungsi ganda sebagai alat absensi elektronik dan alat pembayaran non-tunai di lingkungan sekolah.
Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menciptakan ekosistem sekolah yang cerdas (smart school) sekaligus mempercepat inklusi keuangan di kalangan generasi muda yang kelak akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Pemberdayaan Desa dan Koperasi melalui KDMP
Di sektor pembangunan perdesaan dan penguatan ekonomi kerakyatan, BNI turut berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi kepada PT Agrinas. Pembiayaan ini difokuskan pada pembangunan fisik infrastruktur koperasi, termasuk pengadaan perlengkapan teknis dan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Koperasi Desa Merah Putih merupakan entitas ekonomi tingkat desa yang dirancang untuk menjadi agregator hasil bumi petani serta penyedia kebutuhan pokok masyarakat.
BNI menempatkan layanan Agen46 di dalam struktur KDMP untuk memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap layanan keuangan perbankan tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota.
“Kehadiran Agen46 di dalam KDMP bertujuan untuk memperkuat layanan keuangan di pelosok dan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Kami ingin memastikan bahwa setiap unit usaha di desa memiliki akses permodalan dan layanan transaksi yang sama baiknya dengan di perkotaan,” tambah Purnama.
Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional
Keikutsertaan BNI dalam program-program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan KDMP menunjukkan adanya pergeseran fungsi perbankan dari sekadar penghimpun dana menjadi fasilitator pembangunan nasional yang inklusif.
Dengan mengintegrasikan sistem perbankan digital ke dalam program sosial pemerintah, BNI membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
Melalui sinergi lintas sektor ini, BNI optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai lebih cepat.
Fokus pada digitalisasi dan pembiayaan UMKM perdesaan diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berakar kuat dari tingkat desa, sesuai dengan semangat pembangunan nasional yang berkeadilan.
