JAKARTA
Gelombang banjir dan longsor yang menerjang Provinsi Aceh dalam sepekan terakhir mengungkapkan rentannya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana berskala besar. Tiga bupati secara terbuka menyatakan ketidakmampuan mereka menangani dampak bencana yang telah menelan korban jiwa dan menghilangkan puluhan kampung. Situasi ini memaksa pemerintah pusat mengambil alih distribusi logistik dari Jakarta dan Medan menggunakan jalur udara.
Peristiwa ini menjadi alarm bagi kesiapan daerah dalam menyusun dan menjalankan contingency plan, terutama menghadapi krisis alam yang berpotensi muncul kapan saja. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya melaporkan, sebanyak 47 kampung hilang tersapu banjir bandang dan longsor, menggambarkan skala kerusakan yang jauh melampaui kapasitas daerah untuk bertahan, apalagi memulihkan diri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat kini memikul seluruh proses pengiriman logistik ke Aceh karena akses darat terputus parah. Pengiriman dilakukan melalui udara dari Jakarta dan Medan.
“Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12).
Menurut Tito, Aceh sangat membutuhkan suplai pangan dari luar daerah, dan situasi ini tidak dapat ditangani dengan sumber daya lokal. “Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ucapnya.
Akses jalan yang putus total membuat pengiriman darat mustahil dilakukan. Hal ini ikut melumpuhkan upaya penanganan pascabencana, termasuk mobilisasi alat berat untuk memperbaiki infrastruktur rusak.
“Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,”* jelasnya.
Lebih lanjut, pengakuan ketidaksanggupan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga mencerminkan terbatasnya kemampuan kabupaten untuk menghadapi bencana dalam skala masif. Ini juga merujuk pada lemahnya kesiapan struktural pemerintah daerah dalam menghadapi krisis.
Meski demikian, Tito Karnavian menilai pengakuan para bupati tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi. “Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,”* ujarnya.
Baca Juga :
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan bertindak, terlepas dari pernyataan daerah. “Pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” kata Tito.
Hingga Selasa, 2 Desember 2025 pagi, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 631 orang, naik dari data Senin petang yang tercatat 604 jiwa di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, korban meninggal sebanyak 156 orang, dengan 181 orang masih hilang dan 1.800 orang terluka.
Data ini memperlihatkan skala bencana sudah melampaui batas penanganan daerah. Hilangnya 47 kampung di Aceh menunjukkan tingkat kerusakan ekstrem yang membutuhkan intervensi besar dari pemerintah pusat dan lembaga nasional.
Situasi ini semakin mempertegas perlunya Aceh — dan daerah lain di Indonesia — memiliki mekanisme kesiapsiagaan yang lebih kuat, sistem logistic buffer yang memadai, jalur evakuasi alternatif, dan perencanaan krisis yang lebih matang untuk menghadapi bencana berskala besar.
