JAKARTA, INVERSI – Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa PLTS menjadi solusi strategis untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau kecil dan daerah yang sulit dijangkau, sekaligus mendukung transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Menurut Bahlil, keterbatasan infrastruktur, pasokan bahan bakar, dan tantangan logistik selama ini menjadi hambatan utama penyediaan listrik di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, pemanfaatan energi surya dinilai paling relevan karena tidak bergantung pada distribusi bahan bakar dan dapat dioperasikan secara mandiri di lokasi terpencil.
Kebijakan ini merupakan bagian dari program strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan pelayanan energi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Bahlil mengungkapkan bahwa dorongan penggunaan PLTS juga dilandasi pengalaman pribadinya. Ia mengaku memahami langsung kesulitan hidup di wilayah kepulauan yang minim akses energi.
“Saya kebetulan lahir di Pulau Banda, Maluku. Delapan puluh persen wilayahnya laut, minyak tanah sudah tidak ada dan kapal pun sulit. Saya tahu betul penderitaan itu. Karena itu kami akan mendorong program PLTS agar kampung-kampung dan pulau-pulau yang sulit dijangkau tetap bisa menikmati listrik,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis 22 Januari 2026.
Pemerintah menargetkan hingga 2029 seluruh desa dan dusun di Indonesia telah berlistrik. Untuk mencapai target tersebut, PLTS diproyeksikan menjadi tulang punggung elektrifikasi di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain memperluas akses listrik, kebijakan ini juga sejalan dengan agenda peningkatan bauran Energi Baru dan Terbarukan dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Pada tahun anggaran 2026, Kementerian ESDM menargetkan kontribusi EBT berada pada kisaran 17 hingga 21 persen. Angka ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2025 yang masih berada di level 15,75 persen. Percepatan pembangunan PLTS di wilayah terpencil diharapkan mampu menjadi pendorong utama untuk mengejar target tersebut sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Program PLTS ini melengkapi Program Listrik Desa yang pada 2026 menargetkan penambahan 22.179 pelanggan di 372 lokasi di seluruh Indonesia. Sebagai perbandingan, pada 2025 program tersebut telah melistriki 77.616 rumah tangga di 1.516 lokasi. Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Bantuan Pasang Baru Listrik yang secara khusus menyasar rumah tangga kurang mampu.
Untuk tahun 2026, target BPBL mengalami peningkatan signifikan. Awalnya direncanakan menjangkau 250 ribu rumah tangga, target tersebut dinaikkan menjadi 500 ribu pelanggan. Kebijakan ini merupakan hasil aspirasi anggota Komisi XII DPR RI yang mendorong perluasan penerima manfaat program kelistrikan.
“Target 2026 kita naikkan menjadi 500 ribu. Ini atas permintaan teman-teman Komisi XII, dan kami juga berharap dukungan agar program ini tepat sasaran,” kata Bahlil.
Pada 2025, realisasi program BPBL tercatat mencapai 205.968 rumah tangga. Dengan peningkatan target pada 2026, pemerintah berharap dampak pemerataan listrik dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh masyarakat di wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik konvensional.
Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pemerintah memperluas sebaran penerima program kelistrikan nasional. Menindaklanjuti arahan tersebut, Bahlil menyatakan akan merevisi alokasi anggaran kegiatan 2026 agar lebih fokus pada pemerataan akses listrik di daerah terpencil dan kepulauan.
Dengan kombinasi pengembangan PLTS, Program Listrik Desa, dan BPBL, pemerintah optimistis pemerataan akses listrik dapat dipercepat secara signifikan. Langkah ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber energi bersih dan berkelanjutan.
Baca Juga : https://inversi.id/pascagangguan-pipa-gas-kementerian-esdm-kawal-ketat-pemulihan-operasi-blok-rokan/