INVERSI.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi warga negara Indonesia dari kejahatan lintas negara. Kali ini, Polri berhasil memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus online scam atau penipuan daring serta pekerjaan sebagai admin judi online di Kamboja.
Pemulangan para korban tersebut dilakukan setelah melalui proses penyelidikan intensif dan koordinasi lintas lembaga, baik di dalam maupun luar negeri. Kesembilan WNI itu akhirnya tiba kembali di Tanah Air pada Jumat malam setelah sebelumnya mengalami kekerasan fisik dan psikis selama bekerja secara paksa di luar negeri.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan orang tua korban yang diterima oleh Desk Ketenagakerjaan Polri pada 8 Desember 2025. Laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi aparat untuk menelusuri dugaan eksploitasi WNI di Kamboja.
Selain laporan resmi, Polri juga mendapatkan banyak informasi dari media sosial. Beredar unggahan dan cerita mengenai sejumlah WNI yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online dan pelaku penipuan daring, bahkan mengalami kekerasan selama berada di tempat kerja mereka.
“Para korban juga sempat membuat video viral di media sosial terkait unggahan para korban yang memohon bantuan agar bisa dipulangkan ke Indonesia,” katanya.
Fenomena ini kembali menyoroti bahaya praktik rekrutmen ilegal yang menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun berujung pada eksploitasi dan kekerasan terhadap para pekerja migran Indonesia.
Awal Penyelidikan dan Koordinasi Internasional
Menindaklanjuti laporan dan informasi yang diterima, Desk Ketenagakerjaan Polri mulai bergerak cepat. Pada 15 Desember 2025, penyelidikan resmi dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak terkait, termasuk otoritas Imigrasi Kamboja.
Koordinasi lintas negara menjadi kunci utama dalam upaya penyelamatan para korban. Aparat Indonesia harus memastikan keberadaan korban, kondisi keselamatan mereka, serta jalur hukum yang memungkinkan pemulangan ke Indonesia tanpa menimbulkan risiko baru bagi para WNI tersebut.
Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa terdapat sembilan korban yang terdiri dari tiga perempuan dan enam laki-laki. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Latar belakang daerah yang beragam menunjukkan bahwa jaringan perekrut TPPO menyasar korban dari berbagai wilayah tanpa pandang bulu.
Baca Juga :
“Pada saat kami temukan, kesembilan orang tersebut telah berhasil lari dan menyelamatkan diri dari lokasi-lokasi mereka bekerja,” ujar Irhamni.
Keberanian para korban untuk melarikan diri menjadi titik balik dalam proses penyelamatan. Namun, langkah tersebut bukan tanpa risiko. Mereka harus meninggalkan tempat kerja tanpa perlindungan, menghadapi ketakutan akan pengejaran, serta keterbatasan akses tempat tinggal dan logistik.
Irhamni mengungkapkan bahwa alasan utama para korban melarikan diri adalah karena mereka terus-menerus mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Tekanan kerja yang tidak manusiawi, ancaman, serta intimidasi menjadi bagian dari keseharian mereka selama berada di bawah kendali jaringan kejahatan tersebut.
Para korban kemudian saling bertemu saat melaporkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja pada akhir November 2025. Dalam kondisi trauma dan ketakutan, mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan menolak kembali ke tempat kerja lama.
“Para korban melarikan diri dari tempat bekerja karena selalu mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun psikis,” jelas Irhamni.
Salah satu korban bahkan diketahui tengah mengandung dengan usia kandungan enam bulan. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi aparat karena menyangkut keselamatan ibu dan janin, sekaligus memperlihatkan betapa rentannya korban TPPO terhadap eksploitasi tanpa memandang kondisi fisik maupun kesehatan.
Perlindungan Korban Hingga Pemulangan
Dalam proses penyelidikan dan pengamanan, Polri bersama pihak-pihak terkait memastikan bahwa seluruh korban mendapatkan perlindungan maksimal. Bantuan tempat tinggal sementara, pendampingan, serta jaminan keselamatan menjadi prioritas utama selama para korban berada di Kamboja.
Koordinasi intensif juga dilakukan antara Polri, KBRI Kamboja, dan otoritas Imigrasi Kamboja untuk mengurus perizinan keluar para korban. Proses administratif ini memerlukan kehati-hatian agar tidak menghambat pemulangan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, sembilan WNI tersebut akhirnya mendapatkan izin keluar dan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat ini. Kepulangan mereka disambut dengan rasa lega sekaligus haru, baik oleh aparat maupun keluarga yang telah lama menantikan kabar keselamatan.
“Tim penyelidik Desk Ketenagakerjaan Polri berhasil memulangkan para korban dengan selamat dan saat ini telah berada bersama-sama dengan kita sekalian,” katanya.
Pemulangan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi warganya, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan lintas negara seperti TPPO dan penipuan daring.
Komitmen Negara dan Arahan Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono menegaskan bahwa keberhasilan pemulangan sembilan WNI tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai instansi. Sinergi antara Polri, Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dinilai menjadi kunci utama keberhasilan operasi kemanusiaan ini.
“Langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita poin ke-7. Dalam hal ini, Polri hadir untuk memastikan supremasi hukum dan bersama stakeholder lainnya melakukan perlindungan maksimal bagi warga negara dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan tindak pidana perdagangan orang,” katanya.
Astacita poin ke-7 menekankan pentingnya perlindungan negara terhadap rakyat, termasuk dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa TPPO dan online scam bukan sekadar isu hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat dan terpadu.
Polri menegaskan akan terus mendalami jaringan perekrut dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman WNI ke luar negeri secara ilegal. Penegakan hukum terhadap pelaku TPPO menjadi langkah penting untuk mencegah jatuhnya korban-korban baru di masa mendatang.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa prosedur resmi. Pemerintah mengingatkan agar calon pekerja migran selalu menggunakan jalur legal dan memastikan keabsahan perusahaan maupun agen penyalur tenaga kerja.
Kasus sembilan WNI di Kamboja ini diharapkan menjadi pelajaran bersama bahwa kerja sama lintas lembaga dan kewaspadaan publik merupakan benteng utama dalam melawan praktik perdagangan orang dan penipuan daring yang semakin kompleks.
