JAKARTA – Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran–Israel–Amerika Serikat dan penutupan Selat Hormuz, pemerintah memastikan satu hal penting, harga BBM subsidi tidak naik.
Keputusan bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diposisikan sebagai “bantalan sosial” agar daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang Idul Fitri 1447 H. Langkah ini menjadi sinyal kuat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil di tengah gejolak global.
Bahlil menegaskan, struktur BBM di Indonesia terbagi dua: subsidi dan non-subsidi. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite (RON 90) dan BioSolar, harga tidak serta-merta berubah meski harga minyak mentah dunia melonjak.
“BBM dalam negeri itu kan dua, ada subsidi, ada yang di pasar. Kalau subsidi bensin Pertalite kalau naik gimanapun harga sama sebelum perubahan harga pemerintah,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Artinya, selama tidak ada kebijakan baru, harga Pertalite dan Solar subsidi tetap stabil. Sementara untuk BBM non-subsidi, penyesuaian tetap mengikuti mekanisme pasar sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 22.
“Kalau non subsidi ini kan sesuai dengan harga pasar sebelumnya berdasarkan permen 22. Kalau subsidi kalau gak ada kebijakan baru maka harga akan sama termasuk untuk solar,” ujarnya.
Keputusan ini diambil di tengah tekanan pasar energi global. Konflik di Timur Tengah memicu penutupan Selat Hormuz oleh Iran—jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak global setiap hari.
Ancaman dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) bahkan menyebut kapal yang melintas akan ditembak dan jalur pipa minyak bisa diserang. Dampaknya langsung terasa di pasar.
Berdasarkan data Refinitiv per pukul 12.55 WIB, Brent crude tercatat di angka US$ 80,32 per barel, melonjak 3,24% dari penutupan sebelumnya US$73,2. Lalu, West Texas Intermediate (WTI) di US$ 72,41 per barel, naik 2,60% dari US$71,23.
Baca Juga :
Dalam tiga sesi perdagangan terakhir, tercatat Brent menguat hampir 10%, WTI melonjak lebih dari 8%. Bahkan Brent sempat menyentuh di atas US$82 per barel, tertinggi sejak awal 2025. Sentimen utama berasal dari eskalasi konflik dan potensi gangguan distribusi energi global melalui Selat Hormuz.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi. Kebijakan ini bukan sekadar keputusan teknis energi, melainkan strategi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rakyat menjelang Lebaran.
Dengan harga Pertalite dan BioSolar tetap stabil, maka pemerintah akan menjaga
ongkos transportasi tidak melonjak, harga bahan pokok lebih terkendali, distribusi logistik tetap stabil, dan daya beli masyarakat kecil tetap terjaga
Keputusan ini menempatkan APBN sebagai penyangga gejolak global. Pemerintah bersedia menanggung tekanan fiskal agar masyarakat tidak merasakan langsung lonjakan harga minyak dunia.
Di tengah ancaman harga minyak yang bahkan disebut bisa menembus US$200 per barel, pemerintah memberi kepastian bahw harga BBM subsidi aman hingga Lebaran. Pemerintah ingin pada lebaran tahun ini, masyarakat tak perlu dihantui kenaikan harga BBM subsidi. Di saat banyak negara terombang-ambing oleh krisis energi, Indonesia memilih satu prinsip, daya beli rakyat adalah prioritas di saat perayaan hari kemenangan nanti.
