JAKARTA — Rencana Perum Bulog mengekspor hingga 1 juta ton beras ke kawasan Asia menuai sorotan dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan ekspor pangan strategis tersebut, terutama di tengah ketidakpastian iklim dan potensi gangguan produksi beras nasional.
Firman menilai kebijakan ekspor beras harus dikaji secara matang dan tidak mengulang pola lama yang bersifat reaktif. Ia mengingatkan pengalaman masa lalu ketika Indonesia justru menghadapi kerentanan pasokan akibat perubahan cuaca ekstrem.
“Pemerintah jangan latah melakukan ekspor beras seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kita harus belajar dari pengalaman. Saat El Nino melanda pada 2023 dan terjadi kemarau panjang, Indonesia justru terpaksa mengimpor beras karena produksi dalam negeri terganggu,” ujar Firman dalam pernyataan yang diterima Inversi.id, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, anomali cuaca seperti El Nino dan La Nina merupakan ancaman nyata yang berpotensi memicu gagal panen, baik akibat kekeringan maupun banjir. Dalam kondisi tersebut, prioritas utama pemerintah seharusnya memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan mengejar kepentingan ekspor jangka pendek.
“Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, risiko penurunan produksi sangat tinggi. Jika cadangan beras nasional belum benar-benar kuat, ekspor justru bisa memicu kelangkaan dan kenaikan harga di dalam negeri,” tegas Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu.
Firman menekankan, Bulog semestinya memaksimalkan perannya sebagai penyangga pangan nasional dengan memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras bagi masyarakat. Penguatan cadangan beras nasional dinilai lebih relevan untuk menjaga daya beli rakyat sekaligus melindungi petani dari gejolak pasar.
“Lebih bijak jika Bulog memperkuat cadangan beras nasional terlebih dahulu. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pangan rakyat tetap aman, terutama saat produksi terganggu oleh faktor alam,” kata politisi senior Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI itu mengingatkan bahwa ketergantungan pada impor beras di tengah krisis produksi merupakan risiko serius yang harus dihindari. Ia pun mendorong pemerintah menyusun strategi antisipatif dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus serius meningkatkan produksi beras dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, memperbesar cadangan nasional, serta membangun sistem peringatan dini cuaca. Tanpa itu, kita akan terus berada dalam siklus krisis pangan,” tandas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.
Baca Juga :
Firman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Bulog, petani, dan seluruh pemangku kepentingan sektor pangan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada ketahanan pangan nasional.
“Kunci ketahanan pangan ada pada keberpihakan kebijakan. Negara harus hadir melindungi petani dan konsumen, bukan mengambil langkah spekulatif yang justru membahayakan kedaulatan pangan kita sendiri,” tutup Firman.
