Jakarta, inversi.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyasar hingga ke pelosok negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pihaknya tengah berkolaborasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Fokus utama kolaborasi ini adalah pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami mempercepat penentuan lokasi titik-titik SPPG ini, dengan prioritas utama di daerah 3T,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/11).
Selain infrastruktur fisik, Kemendagri juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Guna memuluskan rencana ini, sebuah Satuan Tugas (Satgas) khusus telah dibentuk untuk mendata lahan potensial—baik milik desa, pemda, kementerian, hingga BUMN—yang bisa dimanfaatkan untuk lokasi koperasi.
Bima juga menyoroti dukungan Kemendagri terhadap program strategis Presiden Prabowo lainnya, seperti Program Tiga Juta Rumah. Kemendagri telah menginstruksikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mempermudah akses hunian.
Opsi 2: Fokus pada Komitmen Menyeluruh (Gaya Laporan Komprehensif)
Judul: Deretan Langkah Kemendagri Kawal Program Prioritas: Dari Makan Gratis hingga Rumah Murah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam mengawal berbagai program strategis nasional di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan untuk menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sektor kesehatan dan gizi, Kemendagri tancap gas berkoordinasi dengan Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional untuk membangun unit pelayanan gizi (SPPG) di wilayah 3T. Tak hanya itu, program Cek Kesehatan Gratis dan penanganan Tuberkulosis (TB) juga mendapat pengawalan ketat agar pelaksanaannya di daerah berjalan optimal.
“Satgas kami fokus pada pendataan lahan untuk pembangunan Kopdeskel, baik itu lahan milik desa maupun aset negara lainnya,” jelas Bima, Rabu (26/11), menyinggung dukungan terhadap ekonomi kerakyatan.
Baca Juga :
Dukungan Kemendagri juga merambah ke sektor perumahan dan pendidikan. Untuk program perumahan rakyat, Kemendagri memangkas birokrasi dengan mempercepat perizinan serta menghapus biaya BPHTB dan PBG bagi masyarakat kecil. Sementara di sektor pendidikan, Pemda didorong memfasilitasi lahan dan pengajar untuk program Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.
Bima menutup paparannya dengan menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengawasan irigasi dan pupuk, serta penanganan isu lingkungan lewat pengelolaan sampah waste to energy.
