JAKARTA
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menyisakan persoalan besar yang tak langsung terlihat, tumpukan kayu gelondongan dan lumpur dalam skala masif.Inilah pekerjaan berat dan panjang yang kini menanti Kementerian Kehutanan (Kemenhut), yang harus memastikan pemulihan lingkungan, akses publik, hingga denyut ekonomi warga bisa kembali bergerak.
Kemenhut saat ini menggeber pembersihan limbah kayu dan material sisa bencana secara serentak di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Operasi ini melibatkan tim gabungan lintas sektor—mulai dari UPT Kemenhut, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat—dengan dukungan puluhan alat berat.
Di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, pembersihan difokuskan pada kawasan vital seperti Pesantren Darul Mukhlisin dan wilayah Langkahan. Lebih dari 200 personel dan 27 unit alat berat dikerahkan, dengan progres pembersihan yang telah mencapai sekitar 40 persen. Meski demikian, medan berat dan sebaran material kayu berukuran besar membuat proses ini diperkirakan masih akan berlangsung cukup lama.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, menegaskan bahwa pekerjaan ini bukan sekadar menyingkirkan kayu tumbang, tetapi juga menyentuh pemulihan fungsi sosial masyarakat.
“Selain menyingkirkan kayu dan material lumpur, kami juga fokus membersihkan ruang belajar dan area masjid agar aktivitas pendidikan dan ibadah dapat segera kembali berjalan,” ujar Subhan, dikutip dari laman resmi Kemenhut, Sabtu (27/12/2025).
Ia menambahkan, pembukaan jalur pintu air dan pengeringan area tergenang menjadi tahapan krusial agar lingkungan pesantren dan permukiman sekitar benar-benar pulih.
Skala kerusakan yang ditangani memang tidak kecil. Data BNPB mencatat, bencana di Aceh Tamiang saja merusak 2.800 rumah, 127 fasilitas umum, 54 fasilitas pendidikan, 40 fasilitas kesehatan, 33 rumah ibadah, serta dua jembatan. Banyak di antaranya tertimbun kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang.
Di wilayah Langkahan, Aceh Utara, tim gabungan Kemenhut, TNI, dan warga membuka kembali akses jalan sepanjang satu kilometer, disusul pembukaan tambahan empat kilometer jalan desa. Pembersihan juga menyasar fasilitas pendidikan, termasuk SD Negeri 12 Langkahan, demi memastikan aktivitas belajar bisa kembali berlangsung.
Sementara itu di Sumatera Utara, pembersihan dilakukan di Desa Aek Ngadol, Gangga, dan kawasan Hutan Godang, dengan fokus pada area jembatan, rumah warga, pasar, serta pembuatan parit saluran air. Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menekankan pentingnya peran warga dalam proses panjang ini.
“Kami bekerja bersama masyarakat untuk memastikan akses vital dan fasilitas umum segera pulih, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial warga bisa kembali normal,” kata Novita.
Di Sumatera Barat, tantangan berbeda muncul di kawasan pesisir. Sejak 20–23 Desember 2025, tim rimbawan UPT Kemenhut, Manggala Agni, dan Pemprov Sumbar membersihkan tumpukan kayu di pantai Kota Padang sepanjang 5,6 kilometer. Proses dilakukan bertahap demi keselamatan petugas dan efektivitas penanganan.
Kepala BBKSDA Sumatera Barat, Hartonomenegaskan bahwa pekerjaan belum selesai. “Kami memprioritaskan area yang paling terdampak dan ramai aktivitas masyarakat. Pembersihan akan dilanjutkan hingga kawasan muara Penjalinan agar kawasan pesisir kembali aman dan bersih,” ujarnya.
Kemenhut menegaskan seluruh proses pembersihan dilakukan secara terkoordinasi, aman, dan berkelanjutan, mengingat skala limbah kayu pascabencana bukan persoalan jangka pendek.