INVERSI.ID – Amerika Serikat (AS) dan gerakan Palestina Hamas dilaporkan mencapai kesepakatan strategis yang mencakup penyerahan senjata serta peta terowongan bawah tanah di Jalur Gaza. Sebagai imbalannya, Hamas disebut akan tetap mempertahankan statusnya sebagai partai politik dan tidak dikenai tindakan tertentu.
Informasi tersebut disampaikan penyiar Sky News Arabia pada Kamis (22/1) dengan mengutip sejumlah sumber yang mengetahui proses pembicaraan kedua pihak.
Isi Kesepakatan AS dan Hamas
Menurut laporan tersebut, kesepakatan memungkinkan Hamas menyerahkan persenjataan dan informasi jaringan terowongan di Gaza kepada pihak Amerika Serikat. Sebagai gantinya, status Hamas sebagai partai politik tetap diakui.
“Telah dicapai kesepakatan antara Hamas dan Amerika Serikat terkait penyerahan senjata dan peta terowongan bawah tanah Gaza sebagai imbalan atas dipertahankannya status gerakan tersebut sebagai partai politik yang tidak akan dikenai tindakan apa pun,” ujar seorang sumber kepada Sky News Arabia.
Kesepakatan itu juga disebut membuka peluang bagi para pemimpin politik dan militer Hamas untuk meninggalkan Jalur Gaza dengan jaminan perlindungan dari Amerika Serikat. Perlindungan tersebut termasuk bagi tokoh Hamas yang berada di luar negeri, agar tidak menghadapi penuntutan di masa depan oleh Israel.
Penolakan Israel dan Rencana Pemerintahan Gaza
Meski demikian, sumber yang sama mengungkapkan bahwa Israel menolak sejumlah poin penting dalam kesepakatan tersebut, termasuk pengakuan Hamas sebagai partai politik.
“Washington berupaya mengintegrasikan sebagian personel kepolisian yang berafiliasi dengan Hamas serta mantan anggota gerakan tersebut ke dalam pemerintahan baru Gaza, dengan syarat mereka menjalani proses pemeriksaan oleh Amerika Serikat dan Israel,” tambah sumber itu.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya membentuk struktur pemerintahan baru di Gaza yang lebih stabil pascakonflik.
Tahap Baru Rencana Perdamaian Gaza
Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Hamas saat upacara penandatanganan inisiatif Board of Peace. Ia menegaskan bahwa penolakan untuk menyerahkan senjata akan berdampak fatal bagi kelompok tersebut.
Baca Juga :
Pada 14 Januari, utusan khusus Presiden AS Steve Witkoff mengumumkan dimulainya tahap kedua dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Tahap ini mencakup transisi dari gencatan senjata menuju demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratik, serta agenda rekonstruksi wilayah.
Pada waktu yang sama, kementerian luar negeri Mesir, Qatar, dan Turki mengumumkan pembentukan komite teknokrat Palestina yang akan memerintah Gaza. Komite tersebut dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri pemerintahan Palestina yang sebelumnya bertanggung jawab atas pengembangan kawasan industri.
