Inversi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mencapai tonggak sejarah penting dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, secara resmi mengumumkan bahwa pihaknya telah merampungkan pembangunan 222 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Proyek strategis ini merupakan wujud nyata sinergi antarlembaga pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses nutrisi bagi masyarakat.
Dalam acara media briefing yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/05/2026), Menteri Dody menjelaskan bahwa unit-unit SPPG tersebut telah berdiri kokoh dan siap untuk dioperasikan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Desain Adaptif Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Pembangunan infrastruktur SPPG dirancang dengan pendekatan yang sangat adaptif. Kementerian PU menyediakan dua varian ukuran bangunan, yakni tipe 10×20 meter dan tipe 20×20 meter. Pemilihan ukuran ini didasarkan pada skala layanan yang akan diberikan oleh masing-masing unit SPPG kepada masyarakat di sekitar lokasi, seperti jumlah penerima manfaat serta jangkauan distribusi harian.
“Alhamdulillah, pembangunan 222 unit SPPG di seluruh Indonesia telah rampung dengan kualitas yang optimal. Kami menyediakan dua ukuran standar, 10×20 dan 20×20, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing,” ujar Menteri Dody.
Ia menambahkan, konsep bangunan SPPG ini mengadopsi filosofi Sekolah Rakyat, di mana bangunan tersebut menjadi titik pusat kegiatan yang inklusif, fungsional, dan ramah bagi masyarakat setempat. Kehadiran fisik bangunan ini diharapkan menjadi sentra yang tidak hanya efisien dalam hal operasional dapur, tetapi juga mampu menunjang interaksi sosial dalam penyediaan makanan bergizi.
Sinergi Lintas Sektor dalam Penentuan Lokasi
Keberhasilan pembangunan ratusan unit SPPG ini merupakan hasil dari koordinasi yang sangat ketat dan terintegrasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian PU. Penentuan titik lokasi pembangunan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pemetaan strategis yang disepakati bersama oleh ketiga lembaga tersebut.
Kemendagri berperan penting dalam memverifikasi data kependudukan dan kebutuhan wilayah, sementara BGN bertindak sebagai penentu kriteria teknis operasional, dan Kementerian PU sebagai eksekutor pembangunan infrastruktur.
“Sinergi ini memastikan bahwa setiap bangunan SPPG didirikan di titik yang paling membutuhkan. BGN yang menentukan spesifikasi teknis berdasarkan proyeksi kebutuhan layanan, dan kami di Kementerian PU membangunnya sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati,” jelas Dody.
Baca Juga :
Transisi Aset dan Kesiapan Peresmian
Saat ini, fokus pemerintah telah beralih ke tahapan administratif untuk mengalihkan pengelolaan unit-unit tersebut kepada Badan Gizi Nasional. Menteri Dody mengungkapkan bahwa proses alih aset dari Kementerian PU kepada BGN tengah berjalan di bawah pengawasan ketat Kementerian Keuangan.
Transisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek legalitas dan pengelolaan aset negara dilakukan secara tertib dan akuntabel. Sembari menunggu penyelesaian proses administrasi alih aset, Kementerian PU kini tinggal menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto terkait jadwal serta lokasi peresmian 222 unit SPPG tersebut.
Arahan teknis mengenai peresmian ini akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai waktu peresmian.”
“Yang paling penting saat ini adalah proses alih aset ke BGN yang sedang ditangani oleh Kementerian Keuangan. Setelah proses administrasi ini selesai, seluruh unit tersebut akan segera diserahkan sepenuhnya kepada BGN untuk dioperasikan,” tutur Dody.
