Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan penguatan internal dan eksternal guna mengawal keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tengah eskalasi target nasional menjangkau 82,3 juta penerima manfaat, Kepala BGN, Dadan Hindayana, resmi melantik sejumlah pejabat struktural di Gedung Badan Gizi Nasional, Jakarta, Senin (9/2/2026). Pelantikan ini menandai babak baru dalam profesionalisme birokrasi dan pengawasan mutu gizi nasional dari pusat hingga ke daerah.
Penguatan Struktur Organisasi BGN
Dalam prosesi pelantikan tersebut, Kepala BGN menetapkan sejumlah pejabat strategis yang diharapkan mampu mengakselerasi performa lembaga. Pejabat yang dilantik antara lain:
- Rahman, S.STP, M.Si. sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
- Naryana, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Protokol pada Biro Umum dan Keuangan.
- Nugroho Eko Prasetyo, S.T., M.Si. sebagai Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum dan Keuangan.
Pelantikan ini bukan sekadar rotasi administratif, melainkan langkah krusial untuk memastikan bahwa tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan logistik internal BGN mampu menopang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kian masif di seluruh Indonesia.
Sinergi Strategis di Ibu Kota: Target 804 SPPG
Bertepatan dengan penguatan internal tersebut, sinergi eksternal juga dipererat di tingkat provinsi. Kepala BGN bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama penyelenggaraan MBG di Balai Kota Jakarta. Fokus utama kerja sama ini adalah pengoperasian 804 SPPG di wilayah Jakarta.
Hingga Februari 2026, progres pemenuhan target tersebut telah mencapai 60 persen. BGN memproyeksikan seluruh unit pelayanan di Jakarta akan beroperasi penuh pada Mei 2026. Langkah ini diharapkan menjadi barometer nasional bagi integrasi layanan gizi di wilayah urban dengan kepadatan populasi tinggi.
Pengawasan di Daerah: Implementasi Satgas dan Disiplin Mitra
Dinamika di Ibu Kota diimbangi dengan pengetatan pengawasan di daerah, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, secara resmi mengaktifkan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai unit SPPG.
Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap unit, termasuk SPPG Yayasan Masda Putra Abadi yang menjadi teladan lokal, tetap mematuhi standar higienitas dan pemanfaatan bahan baku lokal.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, kembali menegaskan bahwa BGN menerapkan sistem “Tanpa Toleransi” terhadap intervensi mitra. Mitra dilarang keras mengubah menu yang telah disusun oleh Pengawas Gizi demi mengejar keuntungan pribadi.
Baca Juga :
“Kami tidak segan melakukan suspend (penangguhan) atau penutupan permanen jika ditemukan indikasi penyelewengan anggaran atau penggunaan bahan baku berkualitas rendah,” ujar Nanik dalam arahannya di forum koordinasi nasional.
Data Kepuasan Publik: Modal Sosial Program MBG
Komitmen pengawasan dan penguatan organisasi ini berbanding lurus dengan persepsi positif masyarakat. Berdasarkan survei Indikator Politik per Januari 2026, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program MBG mencapai 72,8 persen.
Namun, Founder Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan bahwa stabilitas angka kepuasan ini sangat bergantung pada keberhasilan BGN dalam memitigasi risiko keamanan pangan, seperti bakteri Salmonella atau malapraktik operasional.
Pelantikan pejabat baru di lingkungan BGN, sinergi dengan Pemprov Jakarta, serta pengaktifan Satgas di daerah seperti Pati, membentuk satu kesatuan ekosistem pengawasan yang solid.
Dengan struktur organisasi yang kini lebih mapan, BGN optimis mampu menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan layanan gizi terbaik bagi generasi masa depan Indonesia. Integritas birokrasi dan ketegasan di lapangan menjadi fondasi utama bagi keberhasilan visi Indonesia Emas 2045.
