JAKARTA —
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, membeberkan dinamika naik-turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam tiga bulan terakhir (Agustus–September–Oktober). Menurutnya, fluktuasi ini bukan sekadar angka survei, tetapi cerminan langsung dari kondisi sosial yang sempat memanas.
“Survei akhir Oktober menunjukkan ada pemulihan dibanding akhir Agustus atau awal September, ketika ratusan daerah dilanda aksi unjuk rasa besar-besaran,” ujar di Podcast BeBas Politik yang tayang 27 November lalu. Pada periode itu, hanya 40% public yang menilai kondisi keamanan membaik. Angka tersebut naik menjadi 56% pada Oktober, menandakan negara mulai kembali ‘mengendalikan situasi’.
Prof. Burhanuddin menegaskan, pemulihan ini tidak terlepas dari strategi pemerintah menggulirkan bansos pangan dan BLT kepada jutaan warga setelah gelombang demonstrasi. Langkah populis tersebut terbukti mengangkat kembali tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo, yang kini berada di angka 77%. Namun, angka itu masih di bawah capaian masa 100 hari pemerintahan yang sempat menembus 81%. “Ada rebound, tapi belum kembali ke puncaknya,” jelasnya.
Meski tingkat kepuasan tinggi, elektabilitas Prabowo justru tidak sejalan. Jika pemilu dilakukan hari ini, Prabowo hanya mendapat, 46,7% suara. Artinya ada gap 30% antara masyarakat yang puas dan yang benar-benar ingin memilih kembali Prabowo. Burhanuddin menyebut fenomena ini sebagai “Prabowo satisfied non-voters” — publik yang puas, namun tidak memilih.
Faktor penyebabnya kompleks: mulai dari penilaian terhadap kinerja ekonomi, preferensi psikologis, hingga gaya komunikasi pemimpin. “Pak Prabowo fokus pada diplomasi global dan isu makro. Namun sebagian publik merindukan sosok yang lebih dekat dan membumi,” ujarnya, merujuk pada naiknya elektabilitas figur seperti Dedi Mulyadi, terutama di Jawa Barat dan daerah berpopulasi Sunda.
Menurut Prof. Burhanuddin, bila pemerintah ingin menstabilkan sekaligus mengembalikan puncak kepercayaan publik seperti awal masa pemerintahan, diperlukan perbaikan di sektor-sektor struktural, bukan sekadar kebijakan populis. Bencana Pulau Sumatera bisa menjadi momen perbaikan kepercayaan kepada Prabowo melalui langkah-Langkah yang fokus terhadap pemulihan kondisi social serta ekonomi Aceh, Sumut, dan Sumbar, lalu ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan, serta strategi komunikasi yang lebih dekat dengan publik menjadi kunci. “Hasil survei Oktober memang menunjukkan pemulihan. Tapi pemulihan itu bisa saja sementara. Pemerintah tidak bisa terlena,” tegasnya.
Di sisi lain, Prof. Burhanuddin menegaskan jurang antara tingkat kepuasan publik dan elektabilitas Prabowo tidak boleh dianggap sepele. Fenomena kepuasan tinggi namun elektabilitas turun menunjukkan adanya persoalan serius terkait keterhubungan emosional (affective connection) antara Presiden dan masyarakat.
“Ada publik yang puas dengan stabilitas, tetapi belum merasa ‘terwakili’ atau dekat oleh gaya komunikasi Presiden,” jelasnya. Publik Indonesia, menurut penelitian Indikator, memiliki kecenderungan menilai pemimpin tidak hanya dari performa, tetapi juga kedekatan personal, gestur empati, dan intensitas hadir di tengah rakyat.
Dalam konteks inilah kenaikan elektabilitas tokoh seperti Dedi Mulyadi menjadi relevan. Dedi, yang dikenal tampil apa adanya, gemar blusukan, dan aktif berdialog langsung di ruang publik, berhasil menarik simpati pemilih di Jawa Barat, Banten, hingga DKI Jakarta — termasuk sebagian pemilih Jokowi yang sebelumnya mendukung Prabowo.
Baca Juga :
“Ada ruang kosong dalam aspek komunikasi publik, dan Dedi Mulyadi berhasil mengisinya,” ujar Prof. Burhanuddin. Meski secara nasional Prabowo masih unggul jauh, tren pergerakannya tidak boleh diabaikan.
