YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini mulai menunjukkan dampak yang lebih luas dari sekadar pemenuhan gizi anak sekolah. Di berbagai daerah, program ini justru berkembang menjadi mesin penggerak ekonomi desa, menghidupkan rantai usaha mulai dari petani, peternak ayam, pemasok bahan pangan, hingga pekerja dapur lokal.
Lonjakan kebutuhan pangan yang dihasilkan dari program tersebut membuat permintaan ayam dan telur meningkat signifikan, membuka peluang besar bagi pelaku usaha peternakan di daerah.
Salah satu contoh datang dari emiten unggas berbasis Yogyakarta, PT Janu Putra Sejahtera Tbk yang saat ini memasok kebutuhan sekitar 50 dapur MBG di wilayah Solo dan Yogyakarta.
Direktur Utama perusahaan, Sri Mulyani, menjelaskan pihaknya memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Ayam (RPA) untuk mendukung kebutuhan dapur-dapur program tersebut. “Untuk produk telur, kontribusi masih dalam tahap pengembangan dan belum sebesar ayam,” ujar Sri pada 17 Maret 2026 di Jogyakarta.
Perusahaan juga tengah meningkatkan kapasitas produksi telur melalui pengembangan layer baru yang dimulai sejak 2025 dan ditargetkan optimal pada 2026. “Kami memanfaatkan lokasi operasional Yogyakarta, yang berada di pusat kawasan permintaan MBG, untuk memperluas jangkauan distribusi dan pemenuhan kebutuhan ayam dan telur,” jelasnya.
Dengan meningkatnya permintaan dari program pemerintah, perusahaannya memproyeksikan laba bersih tahun buku 2026 tumbuh sekitar 6%–8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini diperkirakan didorong oleh segmen Parent Stock (DOC) dengan potensi harga sekitar Rp7.000–Rp7.500 per DOC dan biaya produksi sekitar Rp4.600–Rp6.000.
Selain itu, perusahaan juga mulai mendorong kontribusi dari segmen Rumah Potong Ayam (RPA) sebagai sumber profit baru dalam beberapa tahun ke depan. “Segmen layer juga dipandang memiliki potensi profit yang stabil dalam jangka panjang,” kata Sri.
Ledakan Permintaan dari Program MBG
Lonjakan kebutuhan ayam dan telur tersebut tidak terlepas dari skala program MBG yang semakin besar. Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut telah mencapai 55,1 juta orang di seluruh Indonesia.
Baca Juga :
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan kebutuhan pangan untuk program ini sangat besar sehingga memicu peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan peternakan. “Karena yang menerima manfaat sudah 55,1 juta orang, kebutuhan rantai pasoknya menjadi sangat signifikan,” kata Dadan di Jakarta, Senin (23/3/2026).
Ia menambahkan, untuk menjaga ketersediaan telur saja, Indonesia membutuhkan tambahan minimal 1.500 peternak ayam petelur baru pada 2026. Oleh karenanya, BGN juga telah mengusulkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy agar ada tambahan sekitar 6 juta ayam petelur.
“Untuk telur ayam di 2026, kami sudah sampaikan agar ada minimal 6 juta ayam petelur baru, atau setara minimal 1.500 peternak baru agar kita bisa memberikan telur dua kali seminggu,” ujar Dadan.
Setiap Dapur Serap Ribuan Telur dan Ratusan Ayam
Kebutuhan bahan pangan untuk setiap dapur MBG juga sangat besar. Dalam satu kali proses memasak, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
Dalam satu kali produksi makanan, satu dapur MBG membutuhkan sekitar, 3.000 butir telur, 350 ekor ayam, 350 kilogram sayuran, dan 450 liter susu. Besarnya kebutuhan tersebut membuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal ikut meningkat.
Saat ini diperkirakan sekitar 700 ribu hingga 890 ribu orang telah terlibat langsung bekerja di dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia.
Selain itu, setiap dapur juga bekerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan, mulai dari beras, minyak, telur, ayam, susu hingga bumbu dapur. Setiap pemasok biasanya melibatkan 2 hingga 15 tenaga kerja local.
“Produksi para petani, peternak, dan nelayan bisa diserap oleh setiap SPPG, sehingga gairah untuk meningkatkan produktivitas wilayah sekarang sudah mulai meningkat,” ujar Dadan.
Dari sisi anggaran, skala program MBG juga sangat besar. Distribusi program yang dimulai secara nasional sejak Januari 2025 membutuhkan dana sekitar Rp 855 miliar per hari. Jumlah tersebut bahkan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun per hari seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat.
Hal yang menarikn, sekitar 70% dana program MBG digunakan untuk pembelian bahan baku pangan, dan 95–99% di antaranya berasal dari produk pertanian dalam negeri. Skema ini membuat aliran dana dari pemerintah langsung menggerakkan ekonomi daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
“Kalau kami informasikan satu hari kita makan daging sapi, maka 19.000 ekor sapi harus ada dalam satu kali masak. Itu dorongan ekonomi yang luar biasa terhadap pertanian dan peternakan,” kata Dadan.
Dengan skala permintaan yang sangat besar, program MBG kini tidak hanya dipandang sebagai kebijakan gizi nasional, tetapi juga sebagai mesin ekonomi baru di pedesaan yang mampu menggerakkan rantai produksi dari petani, peternak, dapur lokal hingga pekerja di daerah.
