JAKARTA, INVERSI – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memulai pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Pembangunan hunian tetap tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian pemulihan pascabencana yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
Pelaksanaan pembangunan hunian tetap ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri, masyarakat, serta pihak nonpemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikerjakan secara gotong royong agar hasilnya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak awal terjadinya bencana, seluruh elemen telah bergerak bersama untuk membantu masyarakat.
“Sejak awal, baik daerah maupun pusat dan semua elemen masyarakat, baik yang di Tapanuli Tengah, kemudian yang di provinsi maupun dari pusat, semuanya bergerak. TNI dan Polri juga terlibat aktif untuk bekerja membantu dan menyelesaikan persoalan ini,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, setelah menghadiri acara groundbreaking hunian tetap di Asrama Haji Tapanuli Tengah.
Tito menjelaskan bahwa penanganan pascabencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penanganan korban luka dan korban jiwa hingga pemulihan kerusakan infrastruktur dan rumah warga. Pemerintah telah melakukan pendataan secara detail untuk mengklasifikasikan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat atau hilang. Pendataan ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan yang diberikan agar tepat sasaran.
Rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang akan memperoleh bantuan pembiayaan untuk perbaikan. Sementara itu, rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang akan ditangani melalui tahapan penyediaan permukiman sementara, hunian sementara, hingga hunian permanen berupa hunian tetap. Pemerintah menilai pendekatan bertahap ini penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung.
Groundbreaking hunian tetap di Tapanuli Tengah merupakan bagian dari program dukungan pihak nonpemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana. Rinciannya meliputi 1.000 unit di Provinsi Aceh, 1.000 unit di Provinsi Sumatera Utara, dan 600 unit di Provinsi Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk wilayah yang terdampak cukup luas dan serius akibat bencana. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan masif. Dukungan tidak hanya datang dari anggaran pemerintah, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Ini hanyalah satu langkah awal untuk menuju tahapan berikutnya yang lebih besar dan lebih masif. Semoga langkah ini bisa membantu masyarakat yang terdampak. Kita semua harus terus bergotong royong dan menjaga semangat agar pemulihan berjalan optimal,” kata Tito.
Baca Juga :
Melalui pembangunan hunian tetap ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang lebih layak. Hunian yang dibangun dirancang agar aman, sehat, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga memberikan rasa aman bagi penghuninya di masa depan.
Acara peletakan batu pertama hunian tetap tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, serta masyarakat penerima hunian tetap. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan dan memastikan warga terdampak bencana tidak tertinggal dalam proses pembangunan kembali.
Baca Juga : https://inversi.id/kemendagri-dorong-daerah-rumuskan-solusi-konkret/
