Inversi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pernyataan tegas terkait perkembangan implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026), Menkeu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melontarkan kritik yang menyudutkan program ini secara sepihak.
Ia menekankan bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki manajemen operasional dan tata kelola anggaran MBG.
Komitmen Presiden dalam Memperbaiki Manajemen Program
Menkeu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat responsif terhadap berbagai masukan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Pemerintah saat ini tengah berupaya keras menyempurnakan mekanisme belanja agar setiap rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Presiden sedang memimpin langsung perbaikan manajemen program ini, terutama dalam cara Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola dan membelanjakan anggaran. Oleh karena itu, saya mengimbau masyarakat untuk melihat proses ini secara utuh. Pemerintah tidak anti-kritik, justru kami sangat terbuka terhadap masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan perhitungan cermat untuk memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diambil tidak akan mengorbankan kualitas nutrisi maupun cakupan layanan bagi anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat utama.
Penyesuaian Anggaran untuk Optimalisasi Efisiensi
Dalam upaya memperkuat disiplin fiskal, pemerintah telah melakukan penyesuaian pagu anggaran program MBG untuk tahun 2026. Anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp335 triliun kini ditetapkan pada angka Rp268 triliun untuk sementara waktu.
Purbaya menambahkan, angka tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi untuk mengalami efisiensi lebih lanjut melalui evaluasi berkala yang tengah dilakukan oleh tim teknis pemerintah.
“Pagu sementara saat ini adalah Rp268 triliun. Namun, sesuai instruksi Presiden, kami terus mencari celah penghematan agar dana yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional dapat digunakan secara lebih optimal. Setiap langkah efisiensi diarahkan untuk memastikan keberlanjutan program jangka panjang,” jelas Menkeu.
Baca Juga :
Sebagai catatan, dana awal sebesar Rp335 triliun sebelumnya bersumber dari Dana Standby Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk di dalamnya kebijakan dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Saat ini, sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN yang dikelola BGN memang didedikasikan penuh untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.
Capaian Realisasi dan Jangkauan Manfaat
Hingga periode 30 April 2026, realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp75 triliun, atau setara dengan 22,4 persen dari total pagu awal sebesar Rp335 triliun.
Dari sisi sebaran penerima manfaat, program ini telah sukses menyentuh 61,96 juta jiwa dengan dukungan infrastruktur operasional berupa 27.295 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Angka-angka ini menunjukkan skala operasional yang luar biasa masif dalam sejarah program sosial di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa dengan skala sebesar ini, tantangan dalam aspek logistik dan distribusi sangat besar.
Oleh karena itu, perbaikan manajemen belanja yang dilakukan saat ini diharapkan mampu menutup celah-celah hambatan yang sempat muncul, seperti kendala distribusi atau isu kualitas pangan di beberapa daerah.
