Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam membenahi tata kelola pemerintahan, khususnya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dalam pertemuan strategis bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, Erick membahas rencana peningkatan kualitas tata kelola yang transparan dan profesional di Kemenpora. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Kantor BPKP, Jakarta.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menyeluruh yang digagas Erick sejak dilantik sebagai Menpora pada 17 September 2025. Artikel ini akan mengulas secara mendalam arah kebijakan Erick Thohir, urgensi reformasi tata kelola, serta dampaknya terhadap pembangunan sektor pemuda dan olahraga di Indonesia.
Komitmen Erick Thohir untuk Reformasi Kemenpora
Setelah menggantikan Dito Ariotedjo, Erick Thohir langsung tancap gas dengan agenda reformasi total di tubuh Kemenpora. Ia menegaskan bahwa tata kelola yang baik adalah fondasi utama untuk membangun sektor pemuda dan olahraga yang berdaya saing.
Dalam pernyataannya, Erick menyebut bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar manajemen pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif.
Menpora dan Kepala BPKP Bahas Tata Kelola
Pertemuan antara Erick Thohir dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh membahas sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola di Kemenpora. Fokus utama diskusi meliputi:
- Peningkatan transparansi penggunaan anggaran
- Penetapan tolok ukur profesionalisme birokrasi
- Deregulasi kebijakan yang tidak relevan
- Penguatan sistem pengawasan internal
Erick menyampaikan bahwa tata kelola yang baik harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. “Kami membahas rencana peningkatan kualitas tata kelola yang transparan dan profesional agar memiliki tolok ukur yang optimal,” ujarnya.
191 Permenpora Direvisi
Baca Juga :
Salah satu langkah konkret yang diambil Erick adalah deregulasi terhadap 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora). Termasuk di antaranya pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Prestasi yang sempat menuai polemik karena dinilai bertentangan dengan Olympic Charter.
Langkah ini menunjukkan keberanian Erick dalam melakukan introspeksi dan pembenahan kebijakan yang tidak relevan dengan semangat sportivitas dan tata kelola global.
Transparansi dan Profesionalisme: Pilar Tata Kelola Modern
Erick menekankan bahwa transparansi bukan sekadar keterbukaan informasi, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan efisiensi. Profesionalisme birokrasi harus dibangun melalui:
- Pelatihan SDM yang berkelanjutan
- Sistem reward and punishment yang adil
- Digitalisasi proses kerja
- Kolaborasi lintas lembaga
Dengan pendekatan ini, Kemenpora diharapkan menjadi kementerian yang agile, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Dampak Terhadap Dunia Olahraga dan Kepemudaan
Reformasi tata kelola di Kemenpora akan berdampak langsung pada:
1. Organisasi Olahraga
Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan federasi olahraga lainnya diharapkan mengikuti langkah introspeksi dan pembenahan internal.
2. Program Kepemudaan
Program pengembangan pemuda seperti wirausaha muda, pelatihan digital, dan beasiswa olahraga akan lebih terukur dan tepat sasaran.
3. Event Olahraga Nasional dan Internasional
Dengan tata kelola yang baik, Indonesia akan lebih siap menjadi tuan rumah event internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan MotoGP.
Dukungan
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik langkah Erick Thohir. Ia menyatakan kesiapan BPKP untuk mendampingi Kemenpora dalam proses reformasi. “Kami siap mendukung agar tata kelola di Kemenpora menjadi benchmark bagi kementerian lain,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyebut bahwa reformasi ini akan memperkuat integritas dan kredibilitas Kemenpora di mata publik.
Erick Thohir dan Langkah Nyata Menuju Tata Kelola Unggul
Pertemuan antara Menpora Erick Thohir dan Kepala BPKP bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata menuju tata kelola kementerian yang transparan, profesional, dan berintegritas. Reformasi regulasi, penguatan sistem pengawasan, dan komitmen terhadap efisiensi menjadi fondasi utama dalam membangun Kemenpora yang modern dan berdampak.
Dengan dukungan lintas lembaga dan arahan strategis dari Presiden, Erick Thohir berpeluang besar menjadikan Kemenpora sebagai role model tata kelola pemerintahan yang baik. Dan bagi generasi muda Indonesia, ini adalah sinyal positif bahwa sektor pemuda dan olahraga akan dikelola dengan lebih serius dan berkelanjutan.
