INVERSI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa kompromi dan membantah anggapan bahwa ketegasan yang selama ini disampaikan dalam berbagai pidato hanya sebatas ucapan. Klarifikasi ini disampaikan dalam sebuah agenda resmi ketika Presiden merespons pandangan publik yang menyebut dirinya hanya berani berbicara lantang tanpa tindakan.
Presiden mengakui bahwa komentar publik mengenai gaya komunikasinya kerap bernada sinis. Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum di bawah pemerintahannya tidak didasarkan pada kesewenang-wenangan, melainkan tetap berada dalam koridor institusi formal yang memiliki kewenangan. Menurutnya, persepsi publik bahwa dirinya hanya menjadi sosok keras di depan mikrofon sama sekali tidak mencerminkan arah kebijakan pemerintah.
“Kalau saya bicara, sering saya diejek ‘ah Prabowo itu Rambo di podium, hanya berani di podium, tapi begitu nanti jaksa agung, KPK, bertindak, ah Prabowo bertindak semena-mena. Tidak,” katanya, menepis narasi yang menilai ketegasan pemerintah hanya bersifat performatif.
Presiden menegaskan kembali bahwa proses penegakan hukum dijalankan oleh aparat dan lembaga yang telah diberikan mandat oleh Undang-Undang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak keluar dari prinsip-prinsip legalitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap keberlanjutan reformasi hukum.
Penegasan soal Kepatuhan Hukum bagi Pelaku Usaha
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan pesan langsung kepada para pelaku usaha, kelompok ekonomi, dan seluruh pihak yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya kepatuhan hukum sebagai dasar dari pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Menurut Presiden, Indonesia tidak dapat lagi mentoleransi praktik-praktik yang merugikan negara, termasuk penghindaran pajak atau kelalaian memenuhi kewajiban formal.
“Kawan-kawan yang berkecimpung di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi, mereka pintar-pintar, mereka mengerti,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa bagi pihak-pihak yang pernah melanggar aturan, tidak ada jalan lain kecuali kembali pada kepatuhan dan memperbaiki kekurangan yang pernah dilakukan. Langkah tersebut disebutnya sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam membangun tata kelola ekonomi nasional yang bersih dan akuntabel.
“Kalau kau tobat, yang kau hutang kepada negara ya kau bayar,” ujarnya.
Menurut Presiden, komitmen kolektif atas kepatuhan hukum adalah fondasi penting untuk menggerakkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Pemerintah, kata dia, membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar program nasional dapat berjalan tanpa hambatan.
Baca Juga :
Kritik Presiden terhadap Retorika Tanpa Kontribusi
Presiden Prabowo juga menyampaikan kritik terhadap pihak-pihak yang sibuk melontarkan komentar tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa realisasi pembangunan tidak dapat dicapai hanya dengan retorika, melainkan dengan kerja konkret, alokasi anggaran, dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran.
Menurut Presiden, pemerintah sedang menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar seperti jembatan dan sekolah, hingga penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Semua itu, katanya, membutuhkan pendanaan, perencanaan, dan kerja sistematis yang tidak dapat digantikan oleh pernyataan kosong.
“Rakyat kita susah, rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik. Nggak bisa bangun sekolah hanya dengan omon-omon,” kata Presiden.
Ia menilai masyarakat Indonesia kini semakin kritis dan mampu membedakan antara pemimpin yang benar-benar bekerja dan mereka yang sekadar tampil di ruang publik tanpa memberikan solusi. Menurut Presiden, kondisi sosial ekonomi saat ini menuntut keseriusan pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk berfokus pada hasil nyata.
Presiden Prabowo menilai bahwa keterbukaan publik terhadap informasi dan meningkatnya literasi politik membuat masyarakat lebih mampu menilai efektivitas kepemimpinan. Hal ini, menurutnya, menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mendorong lahirnya budaya kerja yang lebih produktif.
Tantangan Penegakan Hukum dan Harapan Pemerintah
Dalam konteks pemerintahan, penegakan hukum yang kuat dan adil menjadi salah satu aspek penting untuk menunjang visi pembangunan nasional. Presiden berulang kali menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dibangun atas dasar kepentingan politik, tekanan kelompok tertentu, atau sentimen sesaat. Pemerintah berkomitmen menjaga integritas institusi hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurutnya harus tetap bekerja dalam kerangka profesional.
Untuk menjaga stabilitas, Presiden juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, agenda pembangunan membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan agar implementasi kebijakan tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan.
Ia mencatat bahwa pemerintahan yang kuat membutuhkan perlindungan terhadap prinsip keadilan. Untuk itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk turut serta memperkuat budaya taat hukum di Indonesia. Komitmen tersebut, katanya, adalah bagian dari pembangunan karakter bangsa.
Sementara itu, sejumlah analis menilai bahwa pernyataan Presiden mencerminkan upaya mempertegas posisi pemerintah di tengah dinamika publik terkait penegakan hukum. Ketegasan yang ditunjukkan dalam pidato tersebut dinilai relevan dengan situasi sosial ekonomi saat ini, terutama ketika publik menuntut pemerintah agar transparan dan konsisten.
Presiden dalam beberapa kesempatan sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga stabilitas hukum. Dengan demikian, agenda pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga membangun sistem dan tata kelola negara yang kuat.
Pentingnya penegakan hukum menjadi semakin mendesak mengingat tantangan ekonomi global dan kebutuhan negara untuk menjaga penerimaan. Pemerintah berharap kepatuhan pajak dan kewajiban korporasi lainnya dapat meningkat sehingga negara memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor.
Dalam situasi yang terus berkembang, Presiden menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik semestinya disertai kontribusi positif agar dapat menjadi bagian dari solusi.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah berusaha menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pembangunan ekonomi bukan tujuan terpisah, melainkan agenda yang saling menguatkan. Presiden menegaskan bahwa ia akan terus mendorong budaya kepatuhan, kerja nyata, dan keberpihakan pada rakyat.
