INVERSI.ID – Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) 2026 untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri telah disiapkan dengan total anggaran Rp55 triliun. Pencairan ditargetkan berlangsung pada awal Ramadhan guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.
“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat dijumpai media setelah acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.
Anggaran THR tersebut masuk dalam proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 yang diperkirakan mencapai Rp809 triliun. Belanja negara di awal tahun ini difokuskan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat konsumsi domestik.
Selain THR ASN, TNI, dan Polri, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp62 triliun. Kemudian, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera disiapkan Rp6 triliun serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.
Purbaya menegaskan realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 akan dijalankan tepat waktu agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Ia optimistis tren positif ekonomi Indonesia pada 2025 dapat berlanjut hingga tahun berikutnya.
“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” kata dia.
Menurutnya, capaian tersebut tergolong impresif. Jika target itu terealisasi, Indonesia dinilai mampu keluar dari pola pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Dari sisi konsumsi, pemerintah mendorong penguatan belanja rumah tangga yang diproyeksikan meningkat pada triwulan I 2026. Momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri, ditambah kebijakan Work From Anywhere, diyakini memberi dampak positif terhadap aktivitas ekonomi.
Sementara dari sisi investasi dan penawaran, akselerasi dilakukan melalui pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih senilai Rp90 triliun. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 190 ribu unit rumah, baik komersial, subsidi, maupun bantuan renovasi melalui skema BSPS dengan total anggaran Rp20 triliun.
Baca Juga :
Tak hanya itu, groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun turut menjadi bagian dari strategi penguatan investasi. Secara keseluruhan, total dorongan investasi langsung yang telah teridentifikasi mencapai sekitar Rp220 triliun.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal, memperkuat konsumsi, serta mendorong investasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid sepanjang 2026.
