JAKARTA, INVERSI – Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kemajuan signifikan dalam pemulihan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Aceh pascabencana. Hingga Jumat, 19 Desember, sebanyak 80,63 persen menara Base Transceiver Station atau BTS di wilayah tersebut telah kembali berfungsi. Capaian ini menunjukkan percepatan pemulihan konektivitas yang dinilai krusial bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Peningkatan tersebut terbilang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada Selasa, 16 Desember, ketika tingkat pemulihan BTS di Aceh masih berada di angka 45,58 persen. Dari total 23 kabupaten dan kota yang terdampak, sebanyak 20 daerah telah mencatat pemulihan jaringan di atas 50 persen. Dengan capaian tersebut, sebagian besar masyarakat kini dapat kembali terhubung untuk berkomunikasi, mengakses informasi, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi secara bertahap.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa upaya pemulihan jaringan difokuskan pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses komunikasi. Menurutnya, konektivitas merupakan kebutuhan mendasar yang tidak terpisahkan dari proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Saya meminta operator untuk memfokuskan upaya pemulihan di kabupaten dan kota yang tingkat pemulihannya masih di bawah 50 persen, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Konektivitas di wilayah wilayah ini penting agar warga tidak merasa terisolasi,” ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta.
Meutya menjelaskan bahwa keberadaan jaringan komunikasi di tengah situasi darurat memiliki peran langsung terhadap keselamatan warga. Akses komunikasi memungkinkan koordinasi bantuan, pemanggilan layanan darurat, serta penyebaran informasi penting kepada masyarakat. Selain itu, jaringan telekomunikasi juga menjadi fondasi bagi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi yang terdampak akibat bencana.
Pemerintah, kata Meutya, memberikan apresiasi kepada para operator telekomunikasi, teknisi lapangan, serta seluruh pihak terkait yang terus bekerja di tengah keterbatasan dan risiko di lapangan. Upaya tersebut dinilai menjadi kunci percepatan pemulihan konektivitas, terutama di wilayah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang menantang. Menurutnya, kerja kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam memastikan layanan komunikasi dapat kembali dinikmati masyarakat.
Selain Aceh, pemulihan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak bencana lainnya juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di Sumatra Barat, tingkat pemulihan BTS telah mencapai 99,14 persen, sementara di Sumatra Utara tercatat sebesar 97,35 persen per Jumat, 19 Desember. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak di Pulau Sumatra telah kembali memiliki akses komunikasi yang memadai.
Pemerintah memastikan proses pemulihan jaringan telekomunikasi akan terus dipantau dan dilaporkan secara berkala hingga menjangkau seluruh wilayah terdampak. Fokus utama tetap diarahkan pada daerah yang masih memiliki tingkat pemulihan rendah agar tidak terjadi kesenjangan akses komunikasi di tengah masyarakat.
Meutya menegaskan bahwa pemulihan jaringan di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan prioritas nasional.
Baca Juga :
“Kami berupaya maksimal agar masyarakat kembali terhubung. Akses komunikasi memengaruhi proses penyelamatan dan penyaluran bantuan. Setiap BTS yang pulih berarti lebih banyak warga bisa memberi kabar dan menerima informasi yang mereka perlukan,” ujarnya.
Pemerintah berharap pemulihan konektivitas yang berkelanjutan dapat mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Baca Juga : https://inversi.id/pemerintah-prioritaskan-layanan-kesehatan-kelompok-rentan-dalam-pemulihan-pascabencana/
