JAKARTA, INVERSI – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan layanan kesehatan bagi kelompok rentan dalam proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak. Kelompok rentan yang dimaksud meliputi anak anak, lanjut usia, serta masyarakat dengan keterbatasan fisik maupun sosial yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan setelah bencana.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa perlindungan terhadap kelompok tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pemulihan kesehatan tidak hanya berorientasi pada penanganan medis darurat, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.
“Kita ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Budi menjelaskan bahwa sejumlah wilayah terdampak bencana masih berada dalam kondisi terisolasi, sehingga berpotensi menghambat distribusi layanan kesehatan dasar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat untuk turun langsung ke lapangan guna memantau situasi serta mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat.
“Kabupaten ini masih terisolasi, jadi saya ingin lihat langsung operasionalnya dan apa yang bisa pemerintah pusat bantu,” katanya.
Selain pelayanan medis, pemerintah juga menyalurkan berbagai bentuk dukungan penunjang untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kelompok rentan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan listrik cadangan, distribusi air bersih, serta penguatan akses komunikasi di wilayah terdampak. Menurut Budi, langkah ini penting agar layanan kesehatan dapat berjalan optimal sekalipun infrastruktur dasar belum sepenuhnya pulih. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya krisis kesehatan baru di tengah proses pemulihan pascabencana.
Pemerintah juga menekankan penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas sebagai strategi utama dalam situasi darurat. Budi menyebut pendekatan ini memungkinkan masyarakat terdampak tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa harus bergantung pada rumah sakit rujukan yang aksesnya terbatas akibat kerusakan infrastruktur. Layanan primer yang kuat dinilai mampu menjangkau masyarakat lebih cepat dan efisien.
Dalam konteks ini, puskesmas memegang peran sentral dalam menjaga kesehatan warga. Menurut Budi, penguatan layanan primer menjadi kunci agar pelayanan promotif dan preventif tetap berjalan, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. Setelah proses revitalisasi rumah sakit selesai dilakukan, perhatian pemerintah kini diarahkan pada penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Sekarang kami mulai merevitalisasi sekitar 800 puskesmas di tiga provinsi,” ujar Budi.
Baca Juga :
Revitalisasi tersebut bertujuan memastikan puskesmas memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan layanan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan rutin, penanganan penyakit ringan, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Dengan keberadaan layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, pemerintah berharap risiko keterlambatan penanganan penyakit dapat ditekan. Selain itu, penguatan puskesmas juga diharapkan mampu mengurangi beban rumah sakit rujukan yang turut terdampak bencana dan masih dalam tahap pemulihan.
Pendekatan kesehatan berbasis komunitas ini menjadi bagian dari strategi pemulihan kesehatan jangka menengah pemerintah. Melalui langkah terintegrasi antara pelayanan medis, dukungan infrastruktur dasar, dan penguatan fasilitas kesehatan primer, pemerintah menargetkan pemulihan kesehatan masyarakat terdampak bencana dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif, dengan kelompok rentan sebagai prioritas utama.
