Inversi Ketegangan geopolitik global meningkat tajam setelah militer Amerika Serikat (AS) melancarkan operasi besar-besaran di Venezuela, menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada awal Januari 2026. Peristiwa ini memicu gelombang kritik dari berbagai pihak di dunia, termasuk di Indonesia.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, menyampaikan sikap resmi partainya terhadap kejadian tersebut dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Operasi Militer AS dan Penangkapan Maduro
Menurut laporan internasional, pada 3 Januari 2026 pasukan khusus AS melancarkan operasinya di Venezuela yang dikenal sebagai Operation Absolute Resolve. Serangan itu melibatkan serangan udara besar dan pendaratan pasukan khusus yang berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya di ibu kota Caracas, kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat.
Penangkapan tersebut dilakukan di tengah tuduhan Washington bahwa Venezuela terlibat dalam perdagangan narkotika dan aktivitas kriminal terorganisir yang merugikan AS serta alasan lain yang dipakai pemerintahan Trump.
Operasi militer itu memicu pertempuran dengan pasukan keamanan Venezuela, menewaskan puluhan personel keamanan Venezuela dan sekutu serta sejumlah warga sipil dalam peristiwa yang beberapa pihak menilai sebagai serangan yang kontroversial karena melibatkan penggunaan kekuatan militer di luar negeri tanpa mandat internasional yang jelas.
Sikap Megawati: Neokolonialisme dan Imperialisme Modern
Menanggapi perkembangan tersebut, Megawati menilai tindakan AS itu sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara serta hukum internasional.
Menurutnya, operasi militer yang mengakibatkan penangkapan seorang kepala negara demokratis apalagi di luar prosedur hukum internasional yang diakui secara luas merupakan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan norma dasar hubungan antarnegara.
“Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern, yang mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip dasar hubungan antarbangsa,” ujar Megawati dalam Rakernas PDI-P. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu mengikis prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara dan merusak struktur hukum internasional yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Megawati juga menyatakan bahwa bangsa Indonesia menolak setiap tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan militer atas kedaulatan bangsa lain. Ia mengingatkan bahwa demokrasi sejati tidak dilahirkan oleh moncong senjata dan keadilan tidak dapat tumbuh dari agresi sepihak.
Baca Juga :
“Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain,” ujarnya tegas. Ia menambahkan, demokrasi yang sehat dan peradaban yang bermartabat tidak dibangun atas penghinaan terhadap martabat bangsa lain melalui penggunaan kekerasan.
Sejarah Sikap Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam pidatonya, Megawati juga mengaitkan respons PDI-P terhadap situasi di Venezuela dengan sejarah panjang politik luar negeri Indonesia. Sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, Indonesia dikenal konsisten menentang imperialisme dalam berbagai bentuknya, termasuk dominasi kekuatan eksternal yang merusak hak dan kebebasan suatu bangsa.
“Sejak Konferensi Asia Afrika digagas Bung Karno, Indonesia konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya,” tegas Megawati, merujuk pada peran Indonesia dalam menginisiasi solidaritas negara-negara Asia dan Afrika melawan kolonialisme dan dominasi asing pada awal dekade 1950-an.
Seruan Penyelesaian Konflik Secara Damai
Berdasarkan pandangan tersebut, Megawati menyatakan bahwa PDI-P menyerukan agar setiap konflik internasional diselesaikan melalui mekanisme yang sah, termasuk dialog, diplomasi, dan hukum internasional, bukan melalui tindakan militer sepihak yang dapat memperpanjang penderitaan rakyat sipil.
“PDI Perjuangan menyerukan penyelesaian konflik internasional melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional, bukan melalui kekerasan yang hanya memperpanjang penderitaan rakyat sipil,” pungkasnya dalam pernyataan yang mendapat perhatian dari berbagai kader dan tamu undangan yang hadir di Rakernas.
Tanggapan Internasional terhadap Operasi AS
Penangkapan Presiden Maduro dan istrinya oleh militer AS telah memicu reaksi kuat dari sejumlah negara dan lembaga internasional. Sekretaris Jenderal PBB mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak terhadap stabilitas regional dan legalitas operasi tersebut, menyatakan bahwa tindakan demikian melanggar prinsip dasar Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan politik suatu negara.
Sementara beberapa negara seperti Rusia, China, serta beberapa negara Amerika Latin telah mengecam operasi militer tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyerukan pembebasan segera Maduro dan istrinya.
Kondisi Politik Venezuela Pascapenangkapan
Setelah penangkapan tersebut, otoritas di Venezuela menetapkan wakil presiden, Delcy Rodríguez, sebagai presiden sementara, sementara pemerintah AS telah mengusahakan penanganan hukum terhadap Maduro dan Flores di pengadilan federal di New York atas sejumlah tuduhan kriminal, termasuk keterlibatan dalam perdagangan narkoba dan konspirasi.
Situasi ini terus memicu ketidakpastian politik di Venezuela serta menimbulkan dampak luas terhadap hubungan internasional, hukum internasional, dan norma kedaulatan negara.
