INVERSI.ID – Pendidikan Indonesia kembali menjadi sorotan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut sistem pendidikan nasional tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ia menilai, akar persoalannya terletak pada ketidakjelasan arah kebijakan serta pergantian kebijakan yang terlalu sering dan tidak berbasis data.
“Kita ini kalah jauh dari Malaysia. Kita masih yang paling tertinggal di Asia Tenggara. Karena kita gak jelas arahnya. Presiden dan menteri pendidikan selalu punya bayangan berbeda soal pendidikan. Tujuannya beda, caranya beda,” kata Ubaid, Senin (14/04).
Gonta-Ganti Menteri, Gonta-Ganti Kebijakan
Salah satu isu krusial yang disoroti Ubaid adalah ketidakkonsistenan kebijakan pendidikan setiap kali terjadi pergantian menteri. Mulai dari penghapusan penjurusan, pembatalan Ujian Nasional (UN), hingga program Guru Penggerak yang dibubarkan tanpa evaluasi.
“Kurikulum Merdeka yang baru diketok tahun lalu bisa saja nanti dihapus lagi. Ganti menteri, ganti kebijakan. Kita gak pernah punya peta jalan pendidikan yang disepakati bersama,” ungkapnya.
Akibat dari ketidakkonsistenan ini, lanjut Ubaid, peserta didik menjadi korban utama. Alih-alih maju, kualitas pendidikan justru semakin tertinggal.
Data Banyak, Tapi Tidak Digunakan
Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai data pendidikan, salah satunya melalui asesmen nasional. Namun, menurut Ubaid, data tersebut tidak digunakan secara maksimal oleh sekolah maupun dinas pendidikan.
“Data itu enggak dijadikan dasar untuk menyusun strategi peningkatan mutu. Padahal, kebijakan pendidikan seharusnya lahir dari analisis fakta lapangan, bukan sekadar perintah dari atasan,” jelasnya.
Program Prioritas Tak Sesuai Peta Jalan Pendidikan
Ubaid juga mengkritik program-program baru pemerintah yang tidak tercantum dalam peta jalan pendidikan 2024–2025 versi Bappenas. Ia menyebut, inisiatif seperti program makan bergizi, sekolah unggulan, hingga sekolah rakyat justru tidak sesuai arah perencanaan.
“Kalau presiden punya keinginan tapi nggak berdasar peta jalan, itu ngawur. Harusnya selesaikan dulu masalah yang ada, baru buat program baru,” tegasnya.
Baca Juga :
Ia menyoroti rendahnya kualitas guru yang terus diwariskan dari masa ke masa. Menurutnya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pun belum optimal dalam mencetak calon guru berkualitas.
724 Triliun Tapi Jutaan Anak Tak Sekolah
Meski dana pendidikan dalam APBN mencapai 20 persen atau sekitar Rp724 triliun, Ubaid mencatat masih ada lebih dari 4 juta anak Indonesia yang tidak bisa mengakses pendidikan.
“Uang sebanyak itu seharusnya bisa menyekolahkan seluruh anak bangsa. Tapi kenyataannya, masih banyak yang tertinggal. Karena dananya tidak dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata,” katanya.
Ia menyebut pendidikan sebagai salah satu sektor paling rawan korupsi di Indonesia. Alih-alih digunakan untuk perbaikan kualitas, dana triliunan itu justru lebih banyak “dibagi-bagi” ke berbagai proyek dan kementerian.
“Kementerian lain pun ikut rebutan proyek pendidikan. Ada Kementerian Sosial mau bikin Sekolah Rakyat, padahal tugas utamanya bukan itu,” imbuh Ubaid.
Kritik Tajam untuk Pemerintah: Tak Punya Visi Nyata
Ubaid menegaskan bahwa pemerintah hingga kini belum memiliki visi yang jelas dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Ia mengkritik pidato-pidato yang hanya indah di permukaan tanpa aksi nyata di lapangan.
“Kalau terus begini, cita-cita Indonesia Emas 2045 itu cuma jadi slogan. Harusnya kita fokus, kumpulkan kekuatan, dan maju bareng. Bukan malah mundur atau nyungsep,” pungkasnya.***
