SURABAYA, INVERSI – Penambahan koridor Trans Jatim di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur (Jatim) tampaknya akan terhambat pada tahun 2026. Penyebabnya, karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim.
Hal itu disampaikan Kepala Dishub Jatim, Nyono kepada sejumlah media di Surabaya, Selasa (30/12/2025).
Nyono mengatakan pihaknya pada tahun 2026 hanya mengoptimalkan anggaran yang ada untuk operasional Trans Jatim yang sudah ada.
“Kalaupun ada anggarannya mungkin tambah di Malang Raya. TPenambahan di Malang Raya karena permintaan Bu Gubernur Khofifah mengingat respons masyarakat di sana tinggi,” jelasnya.
Trans Jatim adalah sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) yang dioperasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melayani wilayah aglomerasi Gerbang Kertosusila (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto) dan Malang Raya.
Tujuannya menyediakan transportasi publik massal yang terintegrasi, nyaman, terjangkau, dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui berbagai koridor yang terus dikembangkan dengan tarif murah Rp5.000 umum/Rp2.500 pelajar dan jadwal operasional yang teratur.
Trans Jatim menghubungkan wilayah-wilayah penting di Jawa Timur, mengurangi kemacetan dan polusi udara dan memberikan akses transportasi yang terjangkau dan merata.
