Inversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Program yang diinisiasi pemerintah ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menciptakan dampak berantai yang positif terhadap berbagai sektor, termasuk pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyampaikan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan stunting yang masih menjadi isu kesehatan masyarakat di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi “Outlook Ekonomi 2026: MBG Investasi Bangsa” yang diselenggarakan oleh Jakarta Journalist Center di Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2026).
Menurut Trubus, permasalahan stunting tidak dapat dipandang hanya dari aspek pola konsumsi makanan, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan melalui Program MBG dinilai tepat karena mengintegrasikan aspek pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Persoalan stunting diharapkan dapat terbantu melalui Program MBG. Meskipun demikian, penanganannya tetap membutuhkan pendekatan yang komprehensif karena berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat secara luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Trubus menjelaskan bahwa Program MBG memiliki keunggulan dalam pendekatan desentralistis yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan setiap daerah menyesuaikan pelaksanaan program dengan potensi dan karakteristik lokal, sehingga manfaat yang dihasilkan menjadi lebih optimal.
Di berbagai wilayah, kebutuhan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipenuhi melalui kerja sama dengan petani, nelayan, serta pelaku UMKM setempat. Hal ini menciptakan perputaran ekonomi yang positif di tingkat lokal, karena permintaan bahan pangan meningkat seiring dengan pelaksanaan program.
“Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menciptakan pergerakan ekonomi di daerah. Petani, pelaku UMKM, hingga pemasok bahan pangan turut merasakan dampak positifnya,” jelas Trubus.
Baca Juga :
Sebagai contoh, di wilayah pesisir, ikan menjadi salah satu sumber protein utama yang dimanfaatkan dalam menu MBG. Sementara itu, di daerah agraris maupun wilayah timur Indonesia, sumber protein seperti tempe dan telur lebih banyak digunakan. Pemanfaatan bahan pangan lokal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Keberadaan dapur SPPG juga dinilai mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan adanya aktivitas produksi dan distribusi makanan, masyarakat setempat memperoleh peluang usaha serta lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
Meskipun memiliki banyak manfaat, Trubus mengakui bahwa pelaksanaan Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek tata kelola dan pengawasan. Beberapa kendala yang ditemui di lapangan antara lain distribusi yang belum merata, variasi kualitas menu makanan, serta fluktuasi harga bahan pangan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan tersebut merupakan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. Dengan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan koordinasi antar-pemangku kepentingan, program ini diyakini dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.
“Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang kuat serta kesadaran kolektif dari seluruh pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal,” katanya.
Trubus juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran Program MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah. Menurutnya, keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.
Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, Program MBG secara bertahap mulai mendapatkan penerimaan yang luas dari masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, relawan, hingga dukungan dari aparat negara.
“Pada awalnya, Program MBG dipandang sebagai kebijakan pemerintah semata. Namun, seiring waktu, program ini berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan banyak pihak,” ungkapnya.
Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat juga menunjukkan capaian yang positif dalam pelaksanaan Program MBG. Keberhasilan tersebut menjadi contoh bahwa dengan koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat, program ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Ke depan, tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah memastikan keberlanjutan Program MBG dalam jangka panjang. Saat ini, regulasi yang mengatur program tersebut masih berada pada tingkat peraturan presiden. Oleh karena itu, diperlukan penguatan landasan hukum agar program ini memiliki kepastian dan keberlanjutan yang lebih terjamin.
Trubus mencontohkan praktik di negara maju seperti Finlandia, di mana program makan bergizi telah diatur dalam undang-undang sehingga pelaksanaannya lebih terstruktur dan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk memperkuat Program MBG di masa depan.
Selain itu, pengawasan terhadap operasional dapur SPPG juga perlu terus ditingkatkan. Hal ini mencakup pengendalian kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta kepatuhan terhadap standar gizi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Yang terpenting adalah memastikan bahwa makanan yang diberikan tetap berkualitas, tepat sasaran, dan diawasi secara konsisten,” tegas Trubus.
Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Program MBG diyakini dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dalam pembangunan nasional. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga berperan dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan program ini agar dapat menjawab berbagai tantangan yang ada. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Program MBG memiliki peluang besar untuk menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
Dengan demikian, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, program ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa Indonesia.
