JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia dinilai para ekonom sebagai langkah yang logis sekaligus sehat secara ekonomi, terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia yang kini menembus kisaran USD130 per barel akibat ketegangan geopolitik global.
Para akademisi menilai, penyesuaian harga pada BBM non-subsidi justru mencerminkan mekanisme pasar yang normal. Produk energi yang tidak mendapat subsidi pemerintah memang dirancang mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia serta indikator pasar internasional seperti Mean of Platts Singapore (MOPS).
Ekonom Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo, dalam keteranganya yang dikirim ke redaksi inversi.id, Senin (30/3) menilai kenaikan harga BBM non-subsidi yang terjadi saat ini masih berada dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan jika dibandingkan dengan tekanan harga energi global.
“Jika dilihat dari persentasenya, kenaikan BBM non-subsidi masih relatif moderat. Ini adalah konsekuensi logis karena harga produk tersebut memang mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia,” ujarnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah produk BBM non-subsidi mengalami penyesuaian harga. Pertamax misalnya naik dari sekitar Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, sementara Pertamax Green meningkat dari Rp12.450 menjadi Rp12.900. Produk Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter.
Sementara pada segmen solar non-subsidi, Dexlite naik dari sekitar Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex meningkat dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Menurut Wisnu, jika dibandingkan dengan lonjakan harga minyak dunia yang sangat tajam dalam beberapa bulan terakhir, kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia justru masih tergolong terkendali.
Kondisi ini tidak lepas dari tekanan global terhadap sektor energi. Konflik geopolitik di sejumlah kawasan strategis dunia memicu gangguan pasokan minyak serta distribusi energi internasional. Dampaknya, harga minyak mentah melonjak dan memaksa banyak negara melakukan penyesuaian harga bahan bakar.
Namun berbeda dengan sebagian negara lain, Indonesia masih mampu menjaga stabilitas harga energi domestik melalui kebijakan pengelolaan subsidi energi yang selektif.
Baca Juga :
Para ekonom menilai pemerintah memilih strategi yang relatif seimbang, yakni membiarkan harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar, sementara pada saat yang sama menjaga harga BBM bersubsidi agar tetap stabil demi melindungi daya beli masyarakat.
Pendekatan ini membuat harga energi di Indonesia secara keseluruhan tetap tergolong stabil, bahkan masih menjadi salah satu yang paling terkendali di kawasan ASEAN.
Di banyak negara lain, lonjakan harga minyak dunia sering kali langsung memicu kenaikan tajam harga BBM di semua segmen. Namun di Indonesia, tekanan tersebut sebagian besar hanya terjadi pada sektor non-subsidi yang memang diperuntukkan bagi konsumen menengah ke atas.
Karena itu, para ekonom menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi saat ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari strategi menjaga keseimbangan fiskal negara, stabilitas ekonomi nasional, dan keberlanjutan sistem energi di tengah ketidakpastian global.
Dengan dinamika geopolitik yang masih berpotensi memicu gejolak harga minyak dunia, kebijakan energi yang adaptif dinilai menjadi kunci agar ekonomi nasional tetap stabil tanpa mengorbankan perlindungan terhadap masyarakat luas.
