INVERSI.ID – Fenomena pengangguran sarjana Indonesia semakin memprihatinkan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 mencatat ada 1.010.652 lulusan universitas yang masih menganggur. Jumlah ini mencerminkan perlunya perbaikan serius dalam kebijakan ketenagakerjaan dan penyiapan keterampilan kerja generasi muda yang relevan dengan kebutuhan industri.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tingginya angka pengangguran yang bergelar sarjana kini telah mencapai lebih dari satu juta orang. Ia pun meminta pemerintah untuk mengambil langkah cepat dengan melibatkan lintas kementerian untuk memfasilitasi lulusan pendidikan tinggi dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Lebih dari sejuta sarjana yang menganggur menandakan sistem pendidikan kita belum terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. Ini tantangan besar bagi arah pembangunan ekonomi nasional kita,” kata Puan saat ditemui di Jakarta pada Jumat (11/7).
Perlu Pusat Pelatihan dan Sistem Pembelajaran Sepanjang Hayat
Sebagai solusi awal, Puan mendorong pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis Indonesia. Pusat ini bisa menjadi tempat pelatihan ulang (reskilling) dan pelatihan lanjutan (upskilling) bagi para pencari kerja agar siap bersaing di industri yang terus berkembang.
“Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman, mulai dari teknologi digital, pertanian modern, logistik, hingga energi terbarukan. Negara harus hadir menciptakan sistem pembelajaran seumur hidup,” tegas mantan Menko PMK itu.
Menurut Puan, fakta jutaan sarjana menganggur tidak bisa dianggap remeh. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia secara struktural.
Evaluasi Kampus, SMK, dan Ekspansi Industri Produktif
Selain memperkuat pusat pelatihan, Puan meminta pemerintah mengevaluasi arah pendidikan tinggi dan SMK. Ia menekankan bahwa kampus dan sekolah kejuruan harus lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja lima hingga sepuluh tahun ke depan.
“Kampus dan SMK harus menjadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyarankan adanya kebijakan ekspansi pada industri padat karya bernilai tambah, sektor hijau, dan ekonomi digital. Menurut Puan, insentif fiskal sebaiknya diarahkan untuk memperluas lapangan kerja formal, bukan hanya menumbuhkan sektor informal.
Baca Juga :
“Regulasi harus mendukung lahirnya ruang kerja baru, berkualitas, dan berkelanjutan,” sambungnya.
Butuh Sinergi Lintas Kementerian dan Platform Digital Terpadu
Puan juga mendorong dibentuknya platform digital terpadu lintas kementerian. Platform ini diharapkan bisa memetakan secara dinamis kebutuhan tenaga kerja sektoral, menghubungkan pencari kerja dengan pelatihan yang tepat, dan menyediakan informasi proyeksi lapangan kerja masa depan berbasis data.
“Selama kementerian dan lembaga masih bekerja dalam sekat masing-masing, masalah pengangguran tidak akan pernah selesai. Kita butuh orkestrasi, bukan solusi parsial,” tegas Puan.
Ia menilai platform tersebut harus melibatkan kementerian terkait, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Data Pengangguran: Sarjana di Urutan Keempat
Menurut data BPS yang dikutip Kementerian Ketenagakerjaan, total pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang atau 4,76 persen dari total angkatan kerja.
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pengangguran terbanyak berasal dari lulusan SD dan SMP sebanyak 2,42 juta orang. Diikuti lulusan SMA sebanyak 2,04 juta orang, SMK sebanyak 1,63 juta orang, dan sarjana sebanyak 1,01 juta orang. Sementara itu, lulusan diploma menyumbang angka pengangguran sebesar 177 ribu orang.
Meski tidak berada di peringkat teratas, angka pengangguran sarjana Indonesia cukup memprihatinkan karena mencerminkan tidak optimalnya pendidikan tinggi sebagai jembatan menuju dunia kerja.
Saatnya Transformasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan
Lonjakan angka pengangguran sarjana Indonesia menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera melakukan transformasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan investasi industri. Tanpa kebijakan terintegrasi, generasi muda berisiko kehilangan masa depan produktifnya.
Peningkatan keterampilan kerja generasi muda melalui pelatihan berbasis industri, pembelajaran seumur hidup, dan ekosistem digital yang inklusif menjadi kunci utama. Langkah korektif harus dimulai sekarang, agar bonus demografi benar-benar menjadi peluang emas, bukan sekadar beban ekonomi.***
