JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada kelompok masyarakat mampu agar tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam arahannya di hadapan Kabinet Merah Putih, Prabowo menegaskan bahwa subsidi adalah hak rakyat kecil, bukan untuk dinikmati kalangan kaya apalagi kendaraan mewah.
“Yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya, kalau mau pakai bensin yang mahal dia harus bayar harga pasar. Lu udah kaya minta subsidi lagi, ya, enggak lah, yang kami bela rakyat miskin,” tegas Prabowo, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/4/2026).
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat pemerintah untuk membangun tekanan sosial dan moral di tengah masyarakat, agar distribusi subsidi energi benar-benar tepat sasaran.
Presiden menegaskan bahwa di tengah lonjakan harga minyak dunia, pemerintah tetap berkomitmen menjaga BBM subsidi untuk kelompok rentan.
“Untuk BBM yang bersubsidi kami akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita,” ujarnya.
Dalam framing kebijakan ini, penggunaan BBM subsidi oleh kalangan mampu bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi juga dipandang sebagai ketidakadilan social —bahkan bentuk “perampasan” hak masyarakat kecil.
Ketika mobil-mobil mewah masih mengantre di SPBU subsidi, pesan yang ingin ditegaskan pemerintah adalah jelas, subsidi negara tidak boleh salah sasaran.
Pemerintah mendorong agar masyarakat mampu menggunakan BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme harga pasar.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keadilan, di mana kelompok dengan daya beli tinggi membayar energi sesuai harga sebenarnya, sementara negara tetap melindungi kelompok rentan dari tekanan ekonomi.
Baca Juga :
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pengendalian konsumsi energi dalam jangka pendek, terutama menghadapi situasi global yang tidak menentu.
“Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini… yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan ini,” kata Prabowo.
Satu Tahun Kritis, Pemerintah Siap
Presiden menilai 12 bulan ke depan sebagai periode krusial bagi ketahanan energi nasional. Meski demikian, ia optimistis Indonesia memiliki kekuatan untuk melewati fase tersebut.
“Sesudah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat… intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini,” tegasnya.
Dalam konteks ini, pengendalian konsumsi BBM—termasuk penertiban penggunaan subsidi—menjadi langkah penting agar anggaran negara tidak terbebani dan tetap berpihak pada rakyat kecil.
Selain kebijakan jangka pendek, Prabowo juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk energi alternatif.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai komoditas seperti kelapa sawit, jagung, hingga singkong yang dapat diolah menjadi bahan bakar pengganti minyak.
“Cadangan-cadangan kita sangat besar… dari batu bara kita bisa menghasilkan solar, kita bisa menghasilkan bensin dari batu bara, singkong, jagung,” ujarnya.
Pernyataan Presiden ini tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga membangun kesadaran publikcbahwa penggunaan BBM subsidi oleh kalangan mampu adalah tindakan yang tidak etis.
Di tengah kondisi global yang penuh tekanan, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah subsidi benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan, bukan justru dinikmati oleh yang sudah mampu.
