SEMARANG, INVERSI – Pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah mengebut rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pantai utara Jawa (Pantura). Proyek strategis nasional bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan skema hybrid sea wall akan segera dimulai, membentang dari Kabupaten Demak hingga Jepara. Pelaksanaan ground breaking atau peletakan batu pertama ditargetkan pada September 2026.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, usai rapat bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa (9/12).
Ia mengatakan, rencana pembangunan tanggul laut hybrid tersebut telah diterima oleh Badan Otorita.
“Untuk hybrid sea wall nanti dari Kabupaten Demak sampai ke Jepara,” tegas Taj Yasin dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, untuk kesiapan teknis, Pemprov Jateng akan berkolaborasi penuh dengan pemerintah kabupaten/kota setempat, seiring dengan pembentukan tim lapangan oleh Badan Otorita Pantura Jawa.
Sementara itu, Wakil Ketua II Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa,Suhajar Diantoro, memaparkan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan di dua lokasi, yakni Teluk Jakarta dan Teluk Semarang. Cakupan Teluk Semarang meliputi perairan di Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan sebagian Kabupaten Demak.
“Itu prioritas pertama. Dan kalau kita cermati ternyata di beberapa tempat lain, termasuk misalnya sebagian (Kabupaten) Batang, Tegal, dan Pekalongan, itu juga sudah luar biasa (dampak rob),” jelas Suhajar.
Meski demikian, pembangunan menyeluruh di sepanjang Pantura Jawa diprediksi memakan waktu yang sangat panjang, yaitu 20 hingga 30 tahun. Untuk mempercepat penanganan di dua titik kritis tersebut, target penyelesaiannya dipangkas menjadi sekitar 8 tahun.
Menariknya, proyek ini menggunakan metode pendekatan yang tidak seragam dengan menggunakan tanaman mangrove sebagai bahan tambahan di luar beton.
“Yang mangrovenya masih kuat, maka akan dilakukan penguatan terhadap mangrovenya. Pada bagian-bagian tertentu, mungkin cukup (penguatan) tanggul pantai,” ucapnya.
Adapun, Badan Otorita bersama Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut sedang melakukan survei batimetri dan penyelidikan tanah (soil investigation) di Teluk Semarang dan Jakarta. Survei di Teluk Semarang dilaporkan telah mencapai lebih dari 70%.
Setelah survei selesai, tahap selanjutnya adalah pengerjaan oleh konsultan perencana, yang rencananya dimulai pada Januari 2026. Pekerjaan konsultan ini diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan untuk merancang desain teknis sekaligus menghitung analisis dampak sosial (AMDAL).
Dokumen lengkap perencanaan ditargetkan siap pada Juli 2026. Dokumen ini kemudian akan dibahas dalam rapat bersama Presiden dan menteri terkait. Jika disetujui, puncaknya adalah pelaksanaan ground breaking pembangunan tanggul laut yang diharapkan pada September 2026.
Langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah menangani ancaman banjir rob (genangan air laut) yang semakin mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat serta perekonomian di kawasan pesisir utara Pulau Jawa.