JAKARTA, INVERSI – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan rangkaian lawatan luar negeri ke Pakistan dan Rusia. Setibanya di Indonesia, Presiden tidak langsung menuju Ibu Kota Jakarta, melainkan mendarat di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat 12 Desember 2025 dini hari.
Dari bandara, Presiden Prabowo langsung melanjutkan perjalanan ke Kota Medan untuk memimpin penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.
Kedatangan Presiden Prabowo di Sumatera Utara menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Medan, Presiden dijadwalkan meninjau langsung beberapa daerah terdampak serta memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari Antara, Pesawat Garuda Indonesia 1 dengan nomor registrasi PK GIG yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Bandara Internasional Kualanamu sekitar pukul 02.00 WIB. Dalam penerbangan dari Moskow, Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setibanya di apron bandara, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.
Kunjungan kerja ini merupakan kunjungan kedua Presiden Prabowo ke Provinsi Sumatera Utara dalam waktu yang relatif berdekatan. Sebelumnya, pada 1 Desember 2025, Presiden telah mengunjungi wilayah Tapanuli Tengah untuk meninjau langsung dampak bencana dan memastikan bantuan darurat tersalurkan kepada masyarakat.
Kunjungan lanjutan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
Sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara, serta wilayah lain di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025. Bencana tersebut dipicu oleh curah hujan ekstrem yang berlangsung dalam waktu lama, mengakibatkan luapan sungai, longsoran tanah, serta kerusakan infrastruktur di berbagai daerah.
Dampak bencana ini sangat luas, tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga mengganggu akses transportasi, layanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam jumpa pers pada Kamis 11 Desember 2025 melaporkan data terbaru terkait dampak bencana tersebut. Hingga 11 Desember 2025, jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi mencapai 990 orang. Dari jumlah tersebut, 407 korban meninggal dunia ditemukan di Provinsi Aceh, 343 korban berada di Sumatera Utara, dan 240 korban jiwa ditemukan di Sumatera Barat.
Baca Juga :
Selain korban meninggal dunia, sebanyak 225 orang masih dilaporkan hilang dan terus dilakukan upaya pencarian oleh tim gabungan.
BNPB juga mencatat jumlah pengungsi akibat bencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai 884.889 jiwa. Para pengungsi tersebar di berbagai lokasi penampungan sementara, termasuk gedung sekolah, rumah ibadah, dan posko darurat yang didirikan pemerintah daerah bersama aparat dan relawan. Pemerintah terus berupaya memastikan kebutuhan dasar pengungsi seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan hunian sementara dapat terpenuhi.
Dalam hal distribusi bantuan, BNPB melaporkan bahwa sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, total bantuan yang masuk ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 498 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 351,4 ton telah berhasil didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak melalui jalur darat, laut, dan udara. Pemerintah terus mengoptimalkan jalur distribusi agar bantuan dapat menjangkau daerah terpencil yang masih terkendala akses.
Dengan kehadiran langsung Presiden Prabowo di Medan, pemerintah berharap proses penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Kepemimpinan langsung di lapangan diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi serta memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa negara hadir dalam situasi darurat yang mereka hadapi.
