Jakarta,
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengakui adanya fenomena di masyarakat yang lebih memilih melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dibanding ke kantor polisi. Wakil Kepala Polri, Komjen Dedi Prasetyo, menyampaikan pengakuan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, menyusul evaluasi terhadap waktu tanggap layanan kepolisian.
“Di bidang SPKT, dalam laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki,” ujar Komjen Dedi, Selasa (18/11/2025) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.
Fenomena ini berdampak langsung pada beban kerja Damkar yang kini kerap menerima laporan non-kebakaran, seperti konflik rumah tangga, pelepasan cincin tersangkut, hingga penanganan kasus penipuan. Salah satu kasus terjadi di Cikarang Barat, Bekasi, ketika seorang korban penipuan tenaga kerja mendatangi kantor Damkar setelah laporan ke Polsek ditolak karena alasan administrasi.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menilai pernyataan Wakapolri sebagai dorongan positif untuk mempercepat reformasi pelayanan. “Pernyataan itu kami baca sebagai dorongan agar Polri lebih profesional, lebih cepat, lebih humanis,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya penguatan peran Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Namun, Anam juga mencatat bahwa jumlah personel Bhabinkamtibmas belum ideal untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Ia mengapresiasi inovasi seperti kanal aduan berbasis barcode, namun menekankan perlunya pemerataan layanan di seluruh satuan kerja Polri.
Pengamat kepolisian, Poengky Indarti, turut menyoroti kesenjangan antara harapan publik dan kenyataan di lapangan. “Masyarakat berharap Polri seperti Superman yang cepat dan tulus membantu, tapi yang terjadi sebaliknya,” ujarnya. Ia menilai lambatnya respons, kurangnya empati, dan prosedur yang berbelit membuat masyarakat enggan melapor ke polisi.
Poengky menegaskan bahwa pembenahan Polri harus menyentuh aspek pengetahuan, sensitivitas, dan empati anggota. “Jangan perubahan ala kadarnya yang bersifat artifisial dan hanya pencitraan. Reformasi Polri yang sejati harus dilakukan pimpinan dan seluruh anggota dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, menyatakan bahwa pihaknya tetap fokus pada tugas pokok pemadaman dan penyelamatan. “Alhamdulillah, kami fokus pada penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Ke depan kami tetap melayani masyarakat,” ujarnya.
Polri menyadari bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari slogan, melainkan dari pelayanan nyata yang hadir saat warga membutuhkan. Percepatan waktu tanggap, penghapusan hambatan administratif, dan penguatan struktur pelayanan akar rumput menjadi prioritas pembenahan ke depan.
