INVERSI.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat transformasi kota menuju status kota global dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Salah satu langkah konkret yang kini sedang dijalankan adalah pembangunan taman mikro urban atau urban micro park di tingkat kelurahan. Program ini dinilai menjadi strategi penting untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan yang selama ini dihadapi Jakarta, mulai dari keterbatasan ruang terbuka hijau hingga isu kesehatan lingkungan.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 267 taman mikro urban yang tersebar di berbagai wilayah administrasi. Kehadiran taman-taman berukuran kecil namun fungsional tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi warga, khususnya di kawasan padat penduduk.
“Saat ini program yang sedang berjalan pembuatan 267 Urban Micro Park di kelurahan, penataan taman, setu, danau, waduk,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Tata Kota DKI Jakarta, Nirwono Joga, dalam Kongres Daerah 2025 Ikatan Ahli Perencanaan Jakarta, Rabu.
Program taman mikro urban ini menjadi bagian dari agenda besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, taman-taman ini dirancang untuk menjawab kebutuhan sosial, lingkungan, hingga mitigasi bencana di kawasan permukiman padat.
Menjawab Tantangan Banjir, Kemacetan, dan Panas Ekstrem
Nirwono Joga menyoroti setidaknya tiga isu utama yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi Jakarta, yakni banjir, kemacetan lalu lintas, dan panas ekstrem. Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan taman mikro urban diposisikan sebagai bagian dari solusi jangka menengah dan panjang.
Menurut Nirwono, ruang terbuka hijau skala kecil yang tersebar merata di tingkat kelurahan dapat membantu memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan alami, terutama di kawasan permukiman padat yang selama ini minim ruang hijau. Dengan adanya taman mikro, suhu lingkungan dapat ditekan, sehingga mengurangi efek pulau panas perkotaan yang semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, keberadaan taman mikro urban juga dinilai mampu menekan potensi penyebaran penyakit, termasuk tuberkulosis atau TBC, yang kerap muncul di kawasan dengan kepadatan tinggi dan kualitas lingkungan yang kurang baik. Ruang terbuka yang memadai memungkinkan aliran udara lebih lancar dan memberikan ruang bagi aktivitas fisik warga.
Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah fungsi taman mikro sebagai ruang evakuasi sementara saat terjadi bencana, seperti banjir atau gempa. Dengan desain yang tepat, taman-taman ini dapat menjadi titik kumpul warga yang aman, sekaligus memudahkan proses penanganan darurat oleh aparat terkait.
Lebih jauh, taman mikro urban juga diharapkan menjadi ruang interaksi publik yang aman dan nyaman. Di tengah keterbatasan ruang di Jakarta, taman-taman ini dapat menjadi tempat berkumpul warga, ruang bermain anak, hingga wadah kegiatan sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.
Baca Juga :
Program ini menjadi fokus Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menempatkan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Pendekatan berbasis lingkungan dan manusia ini dinilai sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga layak huni.
Target Ruang Terbuka Hijau dan Fokus Pada RW Kumuh
Dalam perencanaannya, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan ruang terbuka hijau mikro dengan luas sekitar 50 meter persegi di 50 lokasi dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Fokus utama program ini adalah RW-RW kumuh yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Jakarta.
Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, saat ini terdapat 455 RW kumuh. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembangunan taman mikro urban diprioritaskan di wilayah-wilayah tersebut sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah daerah.
Selain taman mikro, Pemprov DKI juga merencanakan pengembangan ruang terbuka hijau lainnya, seperti penghijauan di sekitar 300 lokasi kolong jalan layang dan jembatan. Langkah ini dinilai strategis untuk memanfaatkan ruang-ruang sisa perkotaan yang selama ini kurang optimal.
Tidak hanya itu, program penanaman mangrove sepanjang 32 kilometer di wilayah pesisir Jakarta juga menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan lingkungan. Mangrove memiliki peran penting dalam menahan abrasi, meredam gelombang, serta menjadi ekosistem alami yang mendukung keanekaragaman hayati.
Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan penanaman 500.000 pohon baru sebagai bagian dari upaya memperluas ruang hijau. Dengan berbagai program tersebut, pemerintah daerah menargetkan proporsi ruang terbuka hijau Jakarta pada 2030 dapat mencapai 10 persen. Target ini dinilai realistis namun menantang, mengingat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.
Transformasi Transportasi dan Bangunan Hijau
Selain fokus pada ruang terbuka hijau, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong transformasi di sektor transportasi untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengembangan rute-rute baru Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga di sekitarnya.
Di sisi lain, jumlah bus listrik juga akan ditingkatkan secara signifikan, dari 420 unit menjadi 5.000 unit. Penambahan armada bus listrik ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas buang sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat.
Pemprov DKI juga mengembangkan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD). Konsep ini menempatkan transportasi publik sebagai tulang punggung pengembangan kawasan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah beraktivitas tanpa ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Selain transportasi darat, pengembangan Transjakarta jalur laut juga direncanakan untuk mendukung konektivitas menuju Kepulauan Seribu. Inisiatif ini dinilai penting untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan aksesibilitas wilayah kepulauan.
“Selain itu kita juga terus mendorong program green and smart building, melakukan percepatan Rapergub bangunan gedung hijau dan hemat energi dan efesiensi pemakaian di gedung milik pemprov,” ucapnya.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Bangunan hijau dan cerdas diharapkan mampu menekan konsumsi energi, mengurangi emisi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat.
Menuju Jakarta Kota Global Berakar Budaya
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Vera Revina Sari, menyampaikan bahwa Jakarta tengah bergerak menuju kota global yang tetap berakar pada sejarah, budaya, dan inovasi. Target tersebut diarahkan untuk dicapai pada 22 Juni 2027, bertepatan dengan peringatan ulang tahun Jakarta.
“Saya harapkan kongres ini bisa menunjukkan semangat kolektif kita bersama, adanya ruang bersama untuk para perencana, pelaku usaha dan stakeholders lainnya untuk bertukar gagasan, inovasi dan implementasi perencanaan yang berkesinambungan,” ucap Vera.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perencana, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, transformasi kota tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.
Dengan berbagai program yang tengah berjalan, mulai dari pembangunan taman mikro urban, penguatan ruang terbuka hijau, transformasi transportasi, hingga penerapan bangunan hijau, Jakarta diarahkan untuk menjadi kota yang tidak hanya kompetitif di tingkat global, tetapi juga nyaman dan layak huni bagi seluruh warganya.
