INVERSI – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026), Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian signifikan Polri dalam penyediaan infrastruktur pemenuhan gizi masyarakat.
Hingga pertengahan tahun 2026, Polri telah berhasil mengoperasikan 828 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan dapur-dapur gizi ini menjadi bukti nyata hadirnya Polri dalam mendukung pemenuhan asupan nutrisi bagi generasi penerus bangsa.
Akselerasi Infrastruktur dan Jangkauan Program
Dalam sambutannya, Jenderal Sigit memaparkan target ambisius Polri dalam memperluas jangkauan layanan MBG. “Pada tahun 2026 ini, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG. Hingga Juni lalu, kami telah merealisasikan 1.415 unit, dengan rincian 828 unit telah beroperasi penuh, 227 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 360 unit lainnya tengah dalam proses pembangunan,” ungkap Kapolri.
Cakupan layanan yang luar biasa ini dirancang untuk melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat. Tidak hanya di wilayah perkotaan, Polri juga menyentuh wilayah-wilayah yang secara geografis menantang. “Kami juga telah membangun 33 unit SPPG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebagai bentuk pemerataan layanan gizi bagi seluruh anak bangsa,” tambahnya.
Selain memberikan dampak langsung pada kesehatan anak, operasional ratusan SPPG ini juga memberikan kontribusi ekonomi yang tidak kecil, yakni penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 70,7 ribu orang.
Standar Keamanan Pangan dan Inovasi Menu
Komitmen Polri tidak hanya berhenti pada kuantitas, melainkan juga berfokus pada kualitas dan keamanan pangan (food safety). Seluruh SPPG Polri telah dilengkapi dengan sertifikasi yang ketat, meliputi 348 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, 146 Sertifikat Jaminan Produk Halal, serta 285 Sertifikat Uji Laboratorium Air.
Untuk memastikan standar nutrisi yang seimbang, Polri telah melatih 305 juru masak (chef) profesional dan menyusun buku panduan menu bertajuk “Rasa Bhayangkara Nusantara”. Buku tersebut memuat 80 variasi menu sehat yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak sekolah, sehingga menu yang disajikan tidak monoton dan tetap menggugah selera.
“Kami menerapkan prinsip food safety secara konsisten. SPPG Polri dilengkapi dengan sarana pendukung modern seperti sistem filtrasi air reverse osmosis, steamer food tray, hingga fasilitas pengolahan limbah ramah lingkungan (bio tank IPAL). Berkat kedisiplinan menerapkan standar ini, hingga saat ini SPPG Polri berhasil mempertahankan status zero accident,” jelas Jenderal Sigit.
Baca Juga :
Membangun Ekosistem Ekonomi Lokal dan Kemandirian Pangan
Lebih dari sekadar menyajikan makanan, Polri berupaya membangun ekosistem rantai pasok (supply chain) yang mandiri dan berkelanjutan. Polri mengintegrasikan operasional SPPG dengan pengembangan sumber pangan lokal, seperti pembangunan greenhouse, kolam ikan sistem bioflok, serta peternakan sapi, kambing, dan ayam.
Langkah ini juga menjadi katalisator bagi ekonomi kerakyatan. Polri aktif melibatkan 12.420 pelaku UMKM, kelompok tani, peternak, nelayan, dan koperasi sebagai mitra penyedia bahan baku. Dengan memprioritaskan hasil bumi dari masyarakat setempat, Polri turut mendorong kesejahteraan para pelaku usaha lokal sekaligus memastikan rantai distribusi pangan yang lebih efisien dan segar.
“Melalui langkah ini, Polri tidak hanya membangun dapur gizi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput,” tutup Kapolri.
Dengan capaian tersebut, Polri menunjukkan bahwa keterlibatan institusi keamanan dalam mendukung program nasional dapat melampaui tugas-tugas administratif, yakni menjadi bagian aktif dalam memajukan kualitas hidup rakyat menuju visi Indonesia Emas 2045.
