JAKARTA, INVERSI – Sejumlah wilayah di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Jumat 23 Januari 2026. Genangan air tidak hanya merendam kawasan permukiman, tetapi juga melumpuhkan sejumlah ruas jalan utama yang menjadi urat nadi mobilitas warga ibu kota. Kondisi ini kembali memunculkan kritik terhadap penanganan banjir yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Dua titik yang terpantau mengalami genangan cukup parah sejak Kamis 22 Januari 2026 adalah Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat dan Jalan DI Panjaitan di kawasan Cawang, Jakarta Timur.
Di Jalan DI Panjaitan, ketinggian air pada Jumat pagi dilaporkan mencapai sekitar 40 hingga 50 sentimeter. Genangan tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan memicu kemacetan panjang, terutama pada jam sibuk pagi hari.
Pengamat transportasi sekaligus Wakil Ketua FAKTA Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, mengkritisi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang di kawasan tersebut. Menurutnya, Jalan DI Panjaitan sudah lama dikenal sebagai titik rawan banjir setiap musim hujan, namun belum terlihat solusi yang bersifat jangka panjang.
“Daerah Jalan DI Panjaitan ini sudah menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Dalam musim hujan kali ini saja sudah terjadi tiga kali banjir yang mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan,” ujar Azas Tigor, Jumat 23 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa banjir di ruas jalan tersebut selalu berdampak besar terhadap sistem transportasi kota. Kemacetan parah kerap tidak terhindarkan, bahkan meluas ke jalan-jalan penghubung di sekitarnya. Kondisi ini semakin merugikan masyarakat karena tidak hanya kendaraan pribadi yang terdampak, tetapi juga transportasi umum.
“Bukan hanya kendaraan pribadi, transportasi umum pun tidak bisa beroperasi karena tingginya genangan air. Situasi ini sangat merugikan masyarakat yang bergantung pada angkutan umum untuk beraktivitas,” kata Azas Tigor.
Lebih lanjut, Azas Tigor menyoroti tidak adanya sistem peringatan dini banjir yang memadai di Jakarta. Menurutnya, masyarakat kerap tidak memiliki informasi yang cukup sebelum banjir terjadi, sehingga banyak pengendara terjebak di tengah genangan dan kemacetan. Ia juga menilai respons darurat pemerintah daerah masih lamban ketika banjir sudah terjadi.
“Padahal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah jauh hari memberikan informasi dan rekomendasi terkait perkembangan cuaca. Seharusnya Pemprov DKI bisa menyesuaikan pelayanan publik dan melakukan mitigasi lebih awal,” ujarnya.
Baca Juga :
Azas Tigor menjelaskan bahwa banjir di kawasan Jalan DI Panjaitan setidaknya disebabkan oleh dua faktor utama. Faktor pertama adalah tingginya intensitas hujan yang tidak diimbangi dengan fungsi drainase yang optimal. Banyak gorong-gorong dan saluran air yang rusak, tidak terawat, atau dipenuhi sampah sehingga aliran air hujan tersendat.
“Drainase yang buruk membuat air hujan tidak bisa mengalir dengan lancar. Ini masalah klasik yang seharusnya bisa dicegah dengan perawatan rutin dan pengawasan yang ketat,” jelasnya.
Faktor kedua adalah berkurangnya Ruang Terbuka Hijau di kawasan Cawang dan Jatinegara. Pesatnya pembangunan jalan raya, jalan tol, serta gedung-gedung komersial telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Akibatnya, air langsung mengalir ke permukaan dan menggenangi jalan serta permukiman.
“Air hujan tidak lagi bisa meresap ke dalam tanah karena ruang terbuka hijau semakin habis,” tambah Azas Tigor.
Ia menilai kondisi tersebut diperparah oleh dampak perubahan iklim yang menyebabkan intensitas hujan semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, Jakarta belum sepenuhnya beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim tersebut.
“Perubahan iklim ini seharusnya direspons dengan adaptasi kebijakan dan kesadaran kota agar masyarakat tidak terus dirugikan setiap musim hujan,” katanya.
Azas Tigor mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil langkah konkret, mulai dari menjaga dan merawat lingkungan, memperbaiki serta melindungi sistem drainase secara konsisten, hingga mengedukasi masyarakat agar lebih ramah lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya membangun tata kelola kota yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi.
Selain itu, ia menilai pembangunan sistem mitigasi bencana yang mencakup peringatan dini banjir dan respons darurat yang cepat menjadi kebutuhan mendesak. “Jakarta harus hadir lebih cepat dan sigap ketika bencana terjadi,” pungkasnya.
