Inversi Upaya memperkuat komunikasi publik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Salah satu langkah strategis yang kini dikembangkan adalah optimalisasi peran kreator lokal atau influencer dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Dalam rangka mendukung hal tersebut, Badan Gizi Nasional melakukan kunjungan dinas ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis (16/4).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun sistem komunikasi publik yang efektif, sekaligus menangkal penyebaran hoaks yang berpotensi mengganggu implementasi Program MBG di daerah.
Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Provinsi Sulawesi Tengah yang diketuai oleh Gubernur dan dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur terus mematangkan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan kontekstual, sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih efektif.
Salah satu strategi yang didorong adalah pemanfaatan kreator konten lokal sebagai mitra komunikasi pemerintah. Kreator lokal dinilai memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat serta pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik audiens di daerahnya. Dengan demikian, pesan-pesan edukasi terkait Program MBG dapat disampaikan secara lebih natural, ringan, dan mudah diterima.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa penguatan komunikasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam keberhasilan program pemerintah.
Menurut Khairul Hidayati, Program MBG memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di ruang publik tidak menyesatkan dan tetap berdasarkan data yang valid.
Ia juga menambahkan bahwa tantangan disinformasi di era digital semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui peran kreator digital.
Baca Juga :
Selain pelibatan kreator lokal, optimalisasi kanal komunikasi publik juga menjadi bagian dari strategi yang dikembangkan. Pemerintah daerah berencana memanfaatkan berbagai media, seperti videotron di ruas jalan protokol, untuk menayangkan konten edukasi secara masif.
Selain itu, produksi konten dokumenter yang akan disiarkan melalui kanal resmi YouTube juga menjadi langkah untuk memperluas jangkauan informasi. Dalam kunjungan tersebut, Badan Gizi Nasional juga menggandeng Badan Karantina Indonesia guna memperkuat sistem filtrasi informasi.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang beredar dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Tidak hanya itu, kerja sama lintas wilayah juga mulai dijajaki, salah satunya dengan pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah memiliki praktik baik dalam pengelolaan isu hoaks. Kolaborasi antardaerah ini diharapkan dapat menjadi sarana berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital.
Menurut Khairul Hidayati, penanganan hoaks tidak dapat dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar upaya yang dilakukan dapat berjalan secara optimal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendekatan komunikasi yang humanis menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Penyampaian pesan yang terlalu formal dan kaku dinilai kurang efektif dalam menjangkau generasi muda yang menjadi pengguna utama media digital.
Dengan melibatkan kreator lokal, diharapkan pesan-pesan edukasi dapat dikemas secara lebih kreatif, menarik, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi digital, sehingga masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada efektivitas komunikasi publik yang mendukungnya.
Dengan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan kolaboratif, pemerintah optimistis bahwa penyebaran informasi positif mengenai Program MBG dapat semakin luas dan merata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat dukungan terhadap program tersebut.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, kreator lokal, dan masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat guna menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat, informatif, dan bebas dari hoaks. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya berhasil dalam aspek implementasi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bukti bahwa komunikasi publik yang efektif merupakan bagian integral dari keberhasilan kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, pemerintah berupaya menghadirkan informasi yang tidak hanya benar, tetapi juga mudah dipahami dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
