INVERSI.ID – Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya soal manajemen perusahaan milik negara (BUMN). Presiden Republik Indonesia ini mempersilakan para komisaris dan direksi untuk mundur dari jabatannya jika merasa keberatan tidak menerima tantiem atau bonus. Menurutnya, jabatan tersebut seharusnya dipandang sebagai amanah untuk menjaga uang rakyat, bukan sekadar posisi yang bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi.
Pernyataan Prabowo Subianto ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Ia menegaskan bahwa banyak generasi muda Indonesia yang mampu dan siap menggantikan posisi komisaris maupun direksi jika ada yang merasa keberatan dengan aturan baru tersebut.
“Kalau keberatan tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo Subianto dalam pidatonya.
Kritik Terhadap Tantiem yang Dinilai Tidak Masuk Akal
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut bahwa tidak masuk akal jika komisaris yang hanya rapat sebulan sekali bisa mendapatkan tantiem hingga Rp40 miliar per tahun. Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dijaga dan dipergunakan sebaik mungkin.
“Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Itu tidak adil, tidak masuk akal, dan tidak bisa dibiarkan,” kata Prabowo menegaskan.
Sikap Presiden ini dinilai sejalan dengan semangat reformasi BUMN yang selama ini dianggap penuh dengan praktik pemborosan. Melalui pernyataannya, ia ingin memberikan pesan bahwa transparansi, profesionalitas, dan tanggung jawab adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
Arahan Tegas untuk BUMN
Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan perintah khusus kepada Danantara, sebuah lembaga yang mengawasi kinerja BUMN, untuk memastikan tidak ada direksi atau komisaris yang mendapat tantiem ketika perusahaan mengalami kerugian.
“Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kalau direksi atau komisaris keberatan, segera berhenti,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keuntungan BUMN tidak boleh sekadar bersifat manipulatif atau hasil rekayasa laporan keuangan. Menurutnya, keuntungan yang dilaporkan harus benar-benar riil, mencerminkan kinerja perusahaan yang sehat, bukan angka semu yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Baca Juga :
Pernyataan Prabowo ini mendapat sorotan karena menyinggung peluang bagi anak-anak muda Indonesia. Menurutnya, generasi muda saat ini memiliki kompetensi yang tidak kalah dari para pejabat senior. Dengan latar belakang pendidikan yang baik, wawasan global, serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi, mereka bisa menjadi pilihan alternatif yang lebih segar untuk mengelola BUMN.
Di tengah situasi ekonomi global yang semakin kompetitif, keberadaan generasi muda di pucuk pimpinan BUMN dinilai bisa membawa ide-ide inovatif dan mendorong efisiensi. Prabowo ingin memastikan bahwa posisi strategis di BUMN tidak hanya diisi oleh figur lama yang nyaman dengan sistem lama, tetapi juga memberi ruang bagi anak bangsa yang punya semangat perubahan.
Tantiem dan Polemiknya di Indonesia
Tantiem adalah istilah untuk bonus yang diberikan kepada direksi maupun komisaris atas pencapaian kinerja perusahaan. Namun, praktik ini sering menuai polemik karena jumlahnya yang fantastis dan dinilai tidak sebanding dengan kontribusi nyata.
Kasus tantiem yang menyentuh angka puluhan miliar rupiah bagi komisaris yang hanya hadir dalam beberapa rapat tahunan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Apalagi, di saat yang sama, masih banyak rakyat Indonesia yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kritik terhadap praktik tantiem ini sebenarnya sudah lama bergulir. Namun, pernyataan tegas Prabowo dalam forum resmi DPR menunjukkan adanya komitmen nyata dari pemerintah untuk menata kembali sistem pengelolaan BUMN.
Langkah yang digagas Prabowo Subianto ini diharapkan bisa membawa perubahan dalam tata kelola perusahaan milik negara. Dengan menghapus atau memperketat aturan mengenai tantiem, BUMN diharapkan lebih fokus pada kinerja nyata, efisiensi, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat. Publik berhak mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan BUMN, termasuk alokasi bonus maupun insentif yang diberikan kepada pejabatnya. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut mengawasi agar tidak ada lagi praktik yang merugikan negara.
Reaksi Publik dan Tantangan ke Depan
Pernyataan Prabowo ini menuai beragam reaksi di masyarakat. Sebagian besar mendukung langkah tegasnya, karena selama ini publik sudah jengah dengan isu pemborosan di tubuh BUMN. Namun, ada juga yang mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini bisa benar-benar dijalankan tanpa adanya kompromi politik.
Tantangan ke depan tentu tidak mudah. Budaya birokrasi dan jaringan kepentingan di sekitar BUMN sudah mengakar selama puluhan tahun. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat, pengawasan ketat, serta dukungan dari masyarakat agar perubahan yang diinginkan bisa benar-benar terwujud.
Sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi polemik tantiem di BUMN menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara. Dengan menolak praktik bonus yang tidak masuk akal dan membuka peluang bagi generasi muda, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab.
Kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang keadilan sosial. Jika benar-benar diterapkan, langkah ini bisa menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi BUMN di Indonesia.
