JAKARTA — Fakta mengejutkan kembali terungkap soal penyaluran BBM subsidi di Indonesia. Di saat nelayan, petani, sopir angkot, dan masyarakat kecil harus antre demi mendapatkan solar atau Pertalite, sebagian besar subsidi justru disebut lebih banyak dinikmati kelompok mampu hingga mafia penimbun BBM.
Ironi itu memunculkan dorongan kuat agar pemerintah segera memperketat aturan di SPBU melalui pengawasan digital dan sistem distribusi yang lebih ketat demi menyelamatkan hak rakyat kecil.
Data yang beredar menunjukkan sekitar 80% konsumsi Pertalite di level rumah tangga justru dinikmati kelompok mampu. Bahkan untuk solar subsidi, angkanya disebut mencapai 95% lebih banyak digunakan kalangan usaha dan rumah tangga ekonomi atas dibanding masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Belum lagi praktik curang mafia BBM subsidi yang makin nekat. Modusnya beragam, mulai dari penggunaan barcode ilegal, nomor polisi palsu, hingga tangki kendaraan yang dimodifikasi untuk membeli BBM subsidi berulang kali lalu dijual kembali dengan harga industri.
Praktik inilah yang dinilai menjadi salah satu penyebab subsidi negara terus bocor dan stok BBM subsidi di sejumlah wilayah kerap cepat habis.
Kasus penyalahgunaan BBM subsidi dengan barcode ilegal bahkan sebelumnya sempat diungkap aparat penegak hukum. Modus tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kendaraan berbeda, pelat nomor palsu, hingga pembelian berulang di sejumlah SPBU untuk mengumpulkan BBM subsidi dalam jumlah besar sebelum dijual kembali demi keuntungan pribadi.
Fenomena mobil mewah mengonsumsi Pertalite juga menjadi sorotan publik. Di lapangan, masih banyak kendaraan kelas atas yang bebas mengisi BBM subsidi, padahal subsidi negara sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat rentan dan sektor produktif kecil.
Pengamat energi Ki Darmaningtyas, pengamat transportasi sekaligus Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) menilai kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berpotensi menggerus anggaran negara sekaligus merampas hak kelompok masyarakat bawah.
Karena itu, langkah pemerintah memperkuat pengawasan digital di SPBU mulai mendapat dukungan luas. Sistem barcode, pencatatan transaksi digital, integrasi data kendaraan, hingga pembatasan pembelian dinilai penting untuk menutup celah permainan mafia BBM subsidi.
Baca Juga :
Pesannya pun makin kuat menggema di tengah masyarakat, yakni subsidi adalah amanah negara, bukan ladang cuan bagi mafia dan kelompok mampu.
“Kalau distribusi tidak diawasi ketat, maka subsidi akan terus bocor kepada pihak yang tidak berhak. Yang dirugikan akhirnya nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil,” ujar Ki Darmaningtyas saat dihubungi redaksi inversi.id, Jumat (8/5/2026)
Dorongan pengetatan aturan SPBU juga dinilai bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan memastikan jatah subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.
Pemerintah sendiri sebelumnya terus menekankan pentingnya transformasi digital dalam distribusi energi nasional agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan stok di SPBU tetap aman.
Di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan energi yang terus meningkat, publik kini mulai melihat bahwa pengawasan ketat di SPBU bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Jika pembiaran terus terjadi, maka yang menikmati subsidi negara bukan lagi rakyat kecil, melainkan mafia penimbun dan pemilik kendaraan mewah yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
