JAKARTA – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia menjadi pengingat serius bagi Indonesia tentang rapuhnya stabilitas energi global. Di tengah situasi tersebut, pemerintah memilih menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi demi melindungi daya beli masyarakat.
Namun di balik keputusan itu, muncul satu pesan penting: bangsa ini perlu memiliki sense of crisis dalam menggunakan energi. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) bahkan memberikan peringatan jujur mengenai risiko kebijakan harga energi yang terlalu murah bagi kesehatan fiskal negara.
“Kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya, memakai seenaknya,” ujar JK.
Menurut JK, harga energi yang tidak mencerminkan kondisi pasar global membuat masyarakat cenderung tidak mengontrol konsumsi. Padahal saat ini harga minyak dunia telah menembus di atas US$100 per barel akibat ketegangan geopolitik di kawasan produsen energi utama.
Bagi JK, persoalan utama bukan sekadar harga BBM, melainkan beban subsidi energi yang terus meningkat dan berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai jika harga BBM terus ditahan sementara harga minyak global melonjak, maka subsidi akan semakin besar dan berisiko memperlebar defisit anggaran.
“Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi,” jelasnya.
Menurutnya, jika harga BBM tetap murah, maka tidak akan terjadi penghematan konsumsi energi. “Karena kalau harga murah seperti sekarang orang cenderung tidak berhemat… subsidi akan meningkat terus, dan utang bisa naik,” kata JK. Peringatan ini sekaligus menjadi bantalan realitas bahwa menjaga harga energi bukanlah kebijakan tanpa risiko.
Komitmen Pemerintah Menahan Harga
Baca Juga :
Di tengah tekanan global tersebut, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga BBM subsidi hingga kini masih tetap dan belum ada penyesuaian.
Kebijakan ini dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Keputusan menahan harga ini berarti pemerintah harus menanggung beban fiskal yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Karena itu, sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut membutuhkan dukungan publik, terutama melalui perilaku konsumsi energi yang lebih bijak.
Peringatan JK dan komitmen pemerintah pada akhirnya membawa satu pesan yang sama,Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif dalam menggunakan energi.
Menahan harga BBM memang membantu masyarakat dalam jangka pendek. Namun jika konsumsi energi tetap boros, maka tekanan terhadap APBN akan semakin berat.
Dengan kata lain, kebijakan pemerintah menjaga stabilitas harga seharusnya tidak dipahami sebagai ruang untuk konsumsi tanpa batas.
Justru di tengah krisis energi global, ini adalah momen bagi masyarakat untuk menunjukkan sense of crisis dengan cara sederhana. Antara lain, mengurangi perjalanan yang tidak perlu, menggunakan transportasi secara lebih efisien, serta menghemat penggunaan energi.
Jika pemerintah berjuang menjaga stabilitas fiskal dan daya beli, maka masyarakat pun dapat berkontribusi dengan bijak menggunakan energi.
Pada akhirnya, menjaga ketahanan energi nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama sebagai bangsa.
